Pemerintah Dorong Digitalisasi Birokrasi Satu Pintu di Daerah
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) mendorong agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur dapat menjadi pilot project penerapan digitalisasi birokrasi satu pintu.
Menpan RB, Abdullah Azwar Anas mengatakan, Digital IT menjadi hal penting dalam memberikan layanan terbaik guna mengatasi berbagai persoalan.
Mantan Bupati Banyuwangi itu mencontohkan, kisah sukses India mempersingkat pembangunan dari target 47 tahun menjadi 7 tahun saja. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran karena semua bisa terakses secara digital.
"Arahan pemerintah pusat tidak boleh buat aplikasi baru, karena kalau aplikasi banyak harus download satu-satu prosesnya panjang. Sehingga, kami diminta menginteroperabilitaskan aplikasi seluruh kab kota. Mudah-mudahan provinsi bisa memulai dari aplikasi di biro-biro, di dinas disatukan dalam satu portal," jelas Anas di dalam Musrembang Pemprov Jatim di Surabaya, Rabu 3 April 2024.
Untuk itu, lanjut Anas, pihaknya akan membatasi dari puluhan aplikasi menjadi satu aplikasi untuk memudahkan masyarakat. "Semoga Jatim bisa jadi role model yang bisa segera jalan, ukuran bukan soal jalan tapi rakyat berubah tidak polanya dari yang harus datang ke kelurahan sekarang bisa melalui HP," ujarnya.
Menyambut itu, Pj Gubernur Jawa Tengah, Adhy Karyono sudah siap menerapkan. Apalagi, Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) di Jatim telah mendapat penghargaan karena berdampak.
Namun, pihaknya akan melakukan inovasi MPP Digital dan interoperabilitas data. Sehingga, lebih ringkas dan memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan.
"Persiapannya adalah talenta digital, sistemnya, budayanya paling penting yang mengarah digital," ungkap Adhy.
Dengan itu, ia berharap dapat segera terealisasi karena potensi digital di Jatim cukup besar. Di mana, banyak anak-anak muda yang sudah terbiasa dengan kehidupan digital
"Tahun ini sudah mulai, kan dikasih waktu akan mulai bulan Mei 2024, kalau iya Mei akan dilaunching bahwa Jatim sudah memulai. Kami akan persiapkan dalam waktu singkat ini," tandas Adhy.
Karena itu, mantan pejabat Kemensos RI itu menegaskan sudah tidak ada lagi aplikasi baru yang dikeluarkan oleh OPD, namun akan jadi satu aplikasi dengan menggunakan domain dan sub domain dari Kominfo.