Wacanakan Karantina Wilayah Terbatas Sampai Tingkat RT-RW

Kasus positif virus Corona atau Covid-19 di Indonesia menembus angka 1 juta. Pemerintah pun menyiapkan langkah khusus untuk menekan laju penularan Covid-19.

"Perkembangan kasus kita evaluasi dan tentu saja ini memerlukan langkah khusus yang berbeda dari yang selama ini telah dilakukan," kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy dalam keterangan tertulis Kemenko PMK, Rabu 27 Januari 2021.

Muhadjir lantas mengungkap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar jajaran menteri membuat strategi dan pendekatan berbeda agar penanganan Covid-19 lebih baik. Salah satu langkah khusus yang diminta Jokowi dalam penanganan Covid-19 itu adalah karantina wilayah terbatas sampai tingkat mikro di lingkup RT dan RW.

"Terutama level hulu, langkah untuk melakukan karantina terbatas, kemudian tracing tracking, testing, dan tentu saja protokol kesehatan 3M dan pengobatan pada mereka yang berstatus sebagai penyandang Covid-19," ungkap Muhadjir yang juga merupakan Wakil Ketua III KPC-PEN.

Karantina terbatas rencananya akan dilakukan untuk mendalami kasus yang ada di suatu wilayah dan melakukan pemisahan masyarakat dengan kasus positif dengan dilakukan isolasi mandiri atau isolasi kolektif. Namun teknis karantina terbatas ini, kata Muhadjir, masih akan dibahas lebih lanjut.

"(Teknisnya) Kita akan terus atur. Dan sebetulnya Presiden sudah memesan agar sungguh-sungguh diterapkan karantina terbatas, kemudian isolasi mandiri, dan kalau tidak memungkinkan dilakukan isolasi kolektif secara terpusat," ujar Muhadjir.

Selain itu, Muhadjir mengatakan langkah lain yang dilakukan pemerintah pusat adalah pengalokasian tempat tidur untuk pasien Covid-19. Menurut Muhadjir, selama ini mayoritas rumah sakit masih belum optimal dalam mengalokasikan tempat tidur dan ruang perawatan untuk pasien Covid-19

"Yang sudah dilakukan Pak Menkes (Budi Gunadi Sadikin) itu adalah memberikan edaran ke RS agar melonggarkan alokasi bed untuk pengidap Covid-19. Karena ternyata sebagain besar RS, termasuk RS pemerintah, baru di bawah 15 persen menyediakan bed untuk pasien Covid. Karena itu sudah ada edaran Menkes, tinggal bagaimana ditegakkan," ujar Muhadjir.

Sebelumnya Anggota Komisi IX DPR RI menilai pemerintah gagal menangani Covid-19. Sepuluh bulan kasus Covid tidak turun, malah sebaliknya, semakin tinggi.