Pemberantasan Gratifikasi Pungli, Kemenkumham Jatim Gandeng KPK dan Saber Pungli Jatim
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Jawa Timur menyelenggarakan acara penguatan pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan, dan pemberantasan pungutan liar pada Kamis 3 Juni 2024.
Acara yang bertempat di Aula Raden Wijaya ini dihadiri oleh sejumlah pejabat penting Kanwil, termasuk Sugiarto dari Direktorat Diklat Antikorupsi KPK dan AKBP Benny Elfiansyah dari Polda Jawa Timur.
Dalam sambutannya, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur, Heni Yuwono, menekankan pentingnya integritas dalam setiap aspek pekerjaan.
"Integritas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Semua bentuk gratifikasi harus kita tolak, sekecil apa pun itu," ujarnya dengan tegas.
Tema acara "Transformasi Budaya Kerja Berintegritas Tanpa Kompromi" mencerminkan komitmen kuat Kemenkumham Jatim dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan berintegritas. Heni juga mengajak seluruh pejabat dan pegawai untuk menghindari benturan kepentingan dan bersikap profesional dalam setiap keputusan yang diambil.
Satgas Saber Pungli, yang berperan penting dalam upaya ini, terdiri dari beberapa satuan tugas, termasuk intelijen, pencegahan, penindakan, dan yustisi. Satgas ini bertugas melakukan operasi tangkap tangan (OTT) dan menindak tegas pelaku pungli di berbagai instansi.
"Setiap upaya pungutan liar harus dilaporkan dan ditindaklanjuti dengan serius. Tidak ada tempat bagi praktik-praktik semacam ini di lingkungan kita," tegas Heni Yuwono.
Selain itu, acara ini juga menyoroti pentingnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan pungli. Masyarakat diharapkan dapat menolak segala bentuk pungli dan melaporkan jika menemui praktik semacam itu. Kemenkumham Jatim bertekad untuk terus meningkatkan kesadaran masyarakat dan membangun sistem pelayanan publik yang lebih baik.
Heni Yuwono menutup sambutannya dengan mengajak seluruh jajaran untuk bekerja dengan jujur, transparan, dan akuntabel.
"Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, kita mampu membawa perubahan positif di lingkungan kerja kita," ujarnya penuh harap.
Dengan langkah-langkah konkret ini, Kemenkumham Jatim berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membangun kepercayaan masyarakat. Transformasi budaya kerja berintegritas diharapkan dapat segera terwujud, menjadikan Kemenkumham Jatim sebagai instansi yang bersih dan berwibawa.