Pembangunan Underpass Bundaran Dolog Surabaya Dimulai Pertengahan 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya masih berproses untuk melakukan pembebasan lahan terkait dengan pembangunan underpass Bundaran Taman Pelangi atau Bundaran Dolog, yang ditarget akan berlangsung mulai pertengahan tahun 2025.
Walikota Surabaya Eri Cahyadi menjelaskan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) tengah melakukan percepatan proses pembebasan lahan. Hingga saat ini, masih ada sekitar 16 persil yang masih berproses di pengadilan.
"Sehingga nanti ditargetkan pada pertengahan tahun ini sudah mulai dikerjakan, dengan berkoordinasi bersama teman-teman pemerintah pusat," ucap Eri, Sabtu 18 Januari 2025.
Untuk mencapai target tersebut, Eri menyebut, pihaknya menargetkan pembebasan lahan di Kampung Taman Pelangi maksimal akan rampung sepenuhnya pada triwulan pertama tahun 2025. "Jadi sisa 16 persil, itu yang masih berproses untuk kita bebaskan," imbuhnya.
Sementara untuk tahap pembangunan, Eri menyebut, rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2025. Mengenai pembiayaan pembangunan, yang menghabiskan kurang lebih Rp220 miliar, akan dibiayai oleh APBN, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU). "Setelah (pembebasan persil selesai) itu kita lakukan pembangunan, kita menyampaikan hal itu kepada pemerintah pusat," terangnya.
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Irvan Wahyudradjad menjelaskan, pembangunan underpass tersebut bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas perekonomian sekaligus mengurai kemacetan.
"Khususnya untuk meningkatkan aksesibilitas yang dari arah Sidoarjo. Karena kita tahu, itu adalah perlintasan sebidang yang selalu macet pada jam-jam sibuk," kata Irvan.
Irvan juga menyatakan, pembangunan underpass Bundaran Dolog menjadi salah satu program prioritas pemerintah kota pada tahun 2025. Pembangunan infrastruktur ini juga masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya tahun 2021-2026.
"Untuk tahun ini, kita masih mengikuti RPJMD 2021-2026. Jadi, program-program yang sudah ada dalam RPJMD itu kita lakukan melalui pola pembiayaan, baik melalui APBD maupun alternatif lainnya," pungkasnya.