PUPR Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur Kerakyatan di 2020

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan  pembangunan infrastruktur kerakyatan tetap dilanjutkan Kementerian PUPR pada tahun 2020. Di samping melanjutkan pembangunan infrastruktur berskala besar seperti bendungan, irigasi, jembatan bentang panjang dan jalan tol, pembangunan infrastruktur kerakyatan juga tetap menjadi prioritas karena manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat seperti jembatan gantung, rumah subsidi, penanganan kawasan kumuh, air minum dan sanitasi.

Sejumlah program infrastruktur kerakyatan dilaksanakan dengan skema Padat Karya Tunai (PKT) yakni Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI), Pembangunan Jembatan Gantung, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), penyusunan Pedoman Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), penataan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), serta Program Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse dan Recycle (TPS-3R).

“Program-program tersebut tesebar di seluruh Indonesia yang pelaksanaannya bersinergi dengan pemerintah daerah dan kelompok masyarakat melalui skema pembiayaan. Salah satunya adalah program P3TGAI yang pada tahun 2020 akan tersebar di 6.000 lokasi dengan total anggaran sebesar Rp 1,35 triliun melalui Ditjen Sumber Daya Air,” kata Menteri Basuki.

Program PKT lainnya yang akan dilanjutkan Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga adalah pembangunan jembatan gantung penghubung antardesa yang terpisah sungai  guna mempermudah dan memperpendek akses warga masyarakat perdesaan menuju sekolah, pasar, tempat kerja, mengurus administrasi ke kantor kelurahan atau kecamatan dan akses silaturahmi antar warga. Pada tahun 2020, jembatan gantung baru yang diprogramkan untuk dibangun sebanyak sebanyak 148 unit tersebar di seluruh pelosok di tanah air dengan total anggaran sekitar Rp 527 miliar.

Untuk di Bidang Cipta Karya, pada tahun 2020 Kementerian PUPR menganggarkan Program Infrastruktur Kerakyatan sebesar Rp 2 triliun yang terdiri dari program KOTAKU Rp 275 miliar dengan target 275 kelurahan, PISEW Rp 540 miliar dengan target 900 kecamatan, SANIMAS Rp 113 miliar dengan target 226 lokasi, PAMSIMAS Rp 699 miliar dengan target 2.967 desa, TPS3R Rp 86,4 miliar dengan target 144 lokasi, dan SPAM Perdesaan Padat Karya Rp 22 miliar dengan target 60 lokasi.