Pembahasan Rencana APBD 2025, DPRD Surabaya Minta Tiga Hal Ini Menjadi Prioritas

Pemerintah dan DPRD Kota Surabaya sedang menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Surabaya untuk Tahun Anggaran 2025, sebelum digedok pada 17 Agustus 2024 nanti.

R-APBD Kota Surabaya untuk TA 2025 tersebut diproyeksikan akan menyentuh nominal Rp11,9 triliun, naik Rp910 miliar dari APBD Kota Surabaya 2024, yang berada di angka Rp10,99 Triliun.

Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menjelaskan, arah pembahasan R-APBD 2025 masih senafas dengan visi-misi Kota Surabaya 2021-2026, yakni Gotong Royong Mewujudkan Surabaya Sebagai Kota Kelas Dunia yang Maju, Humanis, dan Berkelanjutan.

Dalam pembahasan tersebut, Reni menjelaskan terdapat lima hal yang menjadi prioritas dalam R-APBD 2025 Kota Surabaya, seperti ekonomi inklusif, sumber daya manusia (SDM) unggul, infrastruktur, birokrasi dan pelayanan publik, serta ketertiban dan keamanan kota.

"Secara umum, pijakan dari kebijakan umum anggaran di tahun 2025 mendatang akan berdasar dan mengarah kepada visi misi tersebut," ungkapnya, Kamis 8 Agustus 2024.

Reni juga menjelaskan, penyusunan R-APBD Kota Surabaya untuk tahun 2025 tersebut juga harus sejalan dengan program-program yang dicanangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

"Bahwa kami juga mendorong agar permasalahan kesejahteraan, penanganan kemiskinan, penyiapan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pemberantasan stunting juga dibahas dalam rancangan APBD 2025," paparnya.

Mengenai pertumbuhan ekonomi, politikus PKS ini menjelaskan hal tersebut penting untuk menjadi bahasan karena berkaitan dengan permasalahan kenaikan harga-harga barang atau inflasi di Kota Surabaya.

"Kalau sektor ekonomi kita bisa tumbuh dan pertumbuhan ekonomi meningkat, maka ketersediaan lapangan kerja juga akan semakin luas dan daya belinya semakin tinggi, multiplier effect-nya akan sangat luar biasa," ungkapnya.

Reni juga menyoroti terkait masalah kesejahteraan penduduk kota bahwa Walikota Surabaya dan jajarannya belum bisa menurunkan persentase kemiskinan di Kota Surabaya hingga di bawah angka 4 persen.

"Angka kemiskinan masih di angka 5 persen. Jika Surabaya bisa mencapai angka kemiskinan berdasarkan perhitungan BPS itu di angka 2 persen, maka ada sesuatu yang harus membuat kita semangat. Target-targetnya yang dipatok juga harus berkelas," tuturnya.

Sementara itu terkait permasalahan stunting, Reni menerangkan bahwa Surabaya sudah mencapai prevalensi angka stunting terendah di tingkat Provinsi Jawa Timur dan tingkat nasional.

Meskipun telah meraih prestasi tersebut, pihaknya meminta agar capaian tersebut dapat dipertahankan dan harus diperkuat lagi agar angka stunting dapat semakin merosot.

"Keterlibatan Kader Surabaya Hebat (KSH), pengurus RT/RW, pengurus kampung, dan Dinas Kesehatan ini saya kira akan memajukan itu, apalagi kita punya tantangan yang saat ini lagi ramai yakni masalah gagal ginjal dan diabetes yang sudah menyerang anak. Untuk itu, upaya preventif di anak-anak dan remaja perlu menjadi perhatian," jelasnya.