Pelantikan Pejabat, Pemprov Jatim Buka Lowongan untuk Kadinkes

Posisi Kepala Dinas Kesehatan Jawa Timur (Kadinkes Jatim), saat ini tengah lowong. Pasalnya, pemegang posisi sebelumnya, dokter Herlin Ferliana, dipindahtugaskan mengurus Rumah Sakit (RS) Haji.

Gubernur Jawa Timur (Jatim), Khofifah Indar Parawansa mengatakan, posisi kepala dinas yang kosong, akan segera diisi dengan Pelaksana Tugas (Plt) terlebih dahulu. 

Lebih lanjut, kata Khofifah, pihaknya bakal menggelar rapat untuk membuat Panitia Seleksi (Pansel). Hal tersebut, guna menetapkan nama yang dijadikan ketua definitif, posisi yang lowong tersebut. "Jadi hari ini yang kosong-kosong akan di-Plt, kemudian kami segera open bidding," kata Khofifah, saat pelantikan pejabat Pemprov Jatim, Rabu, 28 Juli 2021z

Khofifah mengungkapkan, selain Herlin yang akhirnya dilantik menjadi Direktur RSU Haji, dalam agenda tersebut, dirinya juga melantik 15 pejabat pratama tinggi Pemprov Jatim lainya.

Mereka antara lain, Kepala Badan Pendapatan Daerah, Abi Manyu Pontjo Atmodjo; Asisten Administrasi Umum Setdaprov Jatim, Syaikhul Ghulam; Kepala Bappeda Jatim, Muhammad Yasin; Kepala DPMD Sukaryo; Kepala Dinas Kehutanan Jumadi.

Kemudian, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ardo Sahak; Kepala ESDM, Nurkholis; Kepala BKD Indah Wahyuni; Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan, Dyah Wahyu Ermawati; Kepala Bakorwil Pamekasan Ir Gunawan Saleh;  Kalaksa BPBD Jatim, Budi Santoso. 

Serta, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tiat Sutiati Suwardi; Direktur RSUD dr Soedono Madiun, dr Ilham; Kepala Bakorwil Bojonegoro Agung Subagyo; dan Kepala Satpol PP M Hadi Wawan Guntoro. Dalam pelantikan yang hadir secara luring hanya tiga orang, Abimanyu, Yasin dan Nurkholis. 

Khofifah menjelaskan, pelantikan tersebut digelar secara hybrid atau, dengan online dan langsung. Hal itu lantaran, beberapa pejabat yang tengah dilantik tersebut telah terkonfirmasi positif Covid-19. "Jadi tadi yang hadir, ya hanya tiga, selain ada saksi, ada rohaniawan, ada Pak Wagub, Pak Sekda, terus Ketua Komisi A DPRD, hanya itu, yang lain virtual di tempat masing-masing," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Khofifah, Pemprov Jatim sempat mengalami penundaan pelantikan pejabat lantaran adanya pemberlakukan PPKM Darurat yang dimulai pada awal Juli 2021 lalu.