Pelantikan DPRD Tuban Diwarnai Unjuk Rasa Mahasiswa

Anggota DPRD Kabupaten Tuban periode 2024-2029 resmi dilantik, pada Senin 26 Agustus 2024. Dalam momen pelantikan itu, puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD setempat.

Puluhan mahasiswa yang berunjuk rasa tersebut terdiri dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Tuban dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Tuban.

Dalam aksinya, massa dari Aliansi BEM se-Tuban menyuarakan tuntutannya di pintu gedung DPRD bagian timur. Sedangkan massa dari PMII Cabang Tuban menyuarakan tuntutannya di pintu bagian selatan.

Wakil Pertimbangan Presiden (Watimpres) BEM se-Tuban, Salman Alfarisi mengatakan, aksi ini bertujuan untuk mengawal demokrasi yang ada di Indonesia, khususnya di Tuban serta mengawal seluruh keputusan yang ada di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, keputusan MK adalah keputusan yang final. Maka dari itu, Aliansi BEM se-Tuban menolak keputusan DPR RI yang berupaya merubah keputusan MK. 

"Kami Aliansi BEM se-Tuban komitmen mengawal demokrasi dan mengawal keputusan MK yang sudah final. Sikap DPR yang ingin mengubah putusan MK adalah bentuk pembangkangan konstitusi. Maka, kami sangat menolak hal itu," tegas Salman.

Selain itu, Aliansi BEM se-Tuban juga mengkritik tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap massa aksi di Jakarta, yang mengakibatkan banyak korban luka-luka. "Ini kita mahasiswa hanya ingin menyampaikan aspirasi, bukan ingin berkelahi," imbuhnya.

Disisi lain, Ketua Umum PC PMII Tuban, Ahmad Wafa Amrillah mengatakan, unjuk rasa ini digelar sebagai bentuk kepekaan mahasiswa terhadap isu nasional terkait dengan upaya penjegalan keputusan MK oleh DPR RI.

"Dengan adanya kejadian itu, kami menuntut agar jangan sampai kejadian itu diulangi lagi oleh DPR dan agar tetap menghormati dan mengikuti keputusan dari MK," terang Ahmad Wafa Amrillah.

Selain itu, Ahmad Wafa juga menyoroti perilaku anggota DPRD Tuban yang dinilai tidak etis saat rapat di ruang sidang paripurna beberapa waktu lalu. Ia menuntut agar wakil rakyat lebih serius dalam menjalankan tugas mereka dan mengutamakan kepentingan rakyat.

Sementara itu, Wakil Ketua Pimpinan DPRD Kabupaten Tuban sementara, M. Miyadi, yang menemui para pengunjuk rasa berjanji akan memperjuangkan semua aspirasi mahasiswa untuk dibahas lebih lanjut. 

"Insya Allah kami akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi dari sahabat-sahabat semua," imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Miyadi juga mengimbau kepada para pengunjuk rasa agar melakukan aksi unjuk rasa dengan santun tanpa adanya anarkisme. Miyadi juga menandatangani pakta integritas yang menjadi tuntutan para mahasiswa.