Pekerja Migran WNI Ditembak Malaysia, Negeri Jiran Gelar Penyelidikan Internal

Pemerintahan Malaysia akan menggelar penyelidikan internal untuk mencari tahu potensi pelanggaran prosedur dan hukum, dalam peristiwa penembakan pekerja migran Indonesia di perairan Tanjung Rhu, Selangor, pada 24 Januari lalu. Seorang WNI asal Banyuwangi, tewas dalam peristiwa itu.

Penyelidikan internal akan dilakukan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) dan pihak kepolisian Malaysia (PDRM). Menteri Dalam Negeri Malaysia Saifuddin Nasution Ismail menegaskan jika prosedur standar penggunaan senjata api harus tetap dipatuhi dalam situasi tersebut, meski dalam kondisi yang mengancam nyawa.

“Ketika radar mendeteksi aktivitas mencurigakan, bagaimana APMM menilai situasi tersebut ketika mereka bertugas pukul 3 pagi di tengah gelapnya lautan?” kata Menteri Saifuddin dikutip dari media.

Ia menjelaskan bahwa penyelidikan internal pihak kepolisian di tahap awal mendapat operasi APMM tersebut dilancarkan beberapa hari setelah ditemukan keterkaitan kasus tersebut dengan dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Operasi penindakan tersebut dilakukan APMM untuk menggagalkan aksi TPPO tersebut, kata Saifuddin, sembari menambahkan bahwa individu yang ditahan dalam operasi tersebut adalah pelaku kunci dalam pergerakan aktivitas TPPO.

Saifuddin memastikan bahwa penyelidikan tersebut akan menilik dugaan pelanggaran hukum lain, seperti UU Senjata Api 1960 dan UU Anti-Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007.

Ia juga memastikan bahwa otoritas Malaysia akan memberikan informasi terbaru seiring kemajuan dalam penyelidikan yang berlangsung.

Sebelumnya, Saifuddin menyatakan bahwa dalam insiden tersebut, radar APMM mendeteksi suatu “kontak mencurigakan” di perairan negara, sehingga otoritas langsung mengirimkan tim penindak untuk menghadang dan memperingatkan perahu tersebut dengan pelantang suara, namun tidak direspons.

Kasus tersebut akan diselidiki pihak kepolisian Malaysia di bawah Pasal 307 (Percobaan pembunuhan) dan 186 (Penghalangan tugas pejabat publik) KUHP Malaysia, Pasal 39 (Penggunaan senjata api) UU Senjata Api 1960, dan Pasal 26A (Penyelundupan migran) UU Anti-Perdagangan Orang dan Penyelundupan Migran 2007.