Pegiat Sejarah Surabaya Mengecam Kebijakan Perubahan Nama Jalan Dinoyo

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang akan mengubah nama Jalan Dinoyo menjadi Jalan Sunda dan Jalan Gunungsari menjadi menjadi Jalan Prabu Siliwangi mendapat protes dari pegiat sejarah di Surabaya. Pasalnya penggantian nama jalan tersebut, bisa menghapus identitas lokal sebuah wilayah. Karena pemberian nama sebuah wilayah adalah sebuah kearifan lokal dibuat berdasarkan kesepakatan bersama.

Kuncarsono praktisi sejarah Surabaya mengatakan, nama Jalan Dinoyo memang diambil dari nama Kampung Dinoyo. Jika dilihat secara kesejarahannya, Kampung Dinoyo ini keberadaannya sudah ada sejak sebelum pemerintahan kolonial Belanda masuk.

"Jalan Dinoyo adalah jalan yang dibangun Daendels. Jalan ini dulunya memang menghubungkan antarkota, sehingga jadi jalan provinsi," kata Kuncarsono.

Namun meski jalan ini adalah jalan provinsi, tak membuat Gubernur Jawa Timur, Soekarwo bisa seenaknya saja mengubah nama jalan ini. Kata Kuncar, nama jalan-jalan lawas yang sudah ada, diambil berdasarkan kesepakatan bersama warga pada jaman duhulu kala. Dan ini merupakan bentuk kearifan lokal.

"Pemberian nama bukan sekedar agar gaul atau ngetrend saja. Pemberian nama adalah kearifan lokal karena kesepakatan bersama. Bukan dari pejabat. Kalau ingin pakai nama Prabu Siliwangi atau Jalan Sunda, pakai saja untuk jalan baru yang belum punya nama," ujar dia.

Hal senada juga disampaikan oleh Freddy Istanto Direktur Sjarikat Poesaka Surabaya. Kata dia, pemberian nama bukanlah hak penguasa. Namun pemberian nama adalah bentuk kearifan warga.

"Penguasa boleh memberikan nama, tapi untuk wilayah yang tak mempunyai memori sejarah. Sedangkan Dinoyo ini sudah mempunyai memori sejarah yang panjang," ujar Freddy.

Freddy bahkan menilai kebijakan yang akan diambil oleh Gubernur Soekarwo ini dianggap ngawur. "Kalau boleh saya ngomong, rodo lancang Pak Karwo ini," kata dia.

Oleh karena itu, dia bersama dengan berbagai komunitas pecinta sejarah dan pelestari bangunan cagar budaya Surabaya, mengecam keras kebijakan Gubernur Soekarwo tersebut. (amr)