Pegiat Pekerja Migran Banyuwangi Gelar Musrenbang, Jaring Aspirasi Kuatkan Program Layanan Inklusif

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menghadiri musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang digelar Pegiat pekerja migran Banyuwangi. Kegiatan ini untuk menjaring masukan terkait penguatan layanan yang lebih inklusif bagi pekerja migran.

Musrenbang pekerja migrant ini yang digelar di salah satu destinasi wisata di wilayah Jajag, Banyuwangi, Kamis, 12 Desember 2024. Rembug pekerja migran diikuti puluhan Kader Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi), NGO pegiat pekerja migran, serta pemerintah desa yang menjadi kantong-kantong pekerja migran di Banyuwangi.

Koordinator Migrant Care Banyuwangi, Uut Rohmatin, mengatakan, rembug ini digelar untuk penguatan program pemkab terkait perlindungan dan pelayanan PMI yang telah dijalankan. Selain itu, rembug pekerja migran ini juga sebagai upaya menjaring aspirasi kebutuhan PMI dari wilayah untuk diteruskan ke pusat.

“Gagasan yang terjaring dari sini akan kita usulkan kepada pemerintah pusat pada International Migrant Day pertengahan Desember ini untuk dijadikan bahan pertimbangan kebijakan pusat,” katanya.

Berbagai aspirasi mengemuka dalam kegiatan itu. Salah satunya datang dari Koordinator Advokasi Garda PMI, Rohman Hadi Sucipto, salah satu NGO pegiat pekerja migran. Dia mengusulkan pembentukan satgas perlindungan pekerja migran. Menurutnya, ini akan efektif untuk percepatan penanganan permasalahan PMI.

Ada juga Siti Khotimah yang mengusulkan sosialisasi parenting bagi keluarga PMI. Marak terjadi kasus anak PMI yang putus sekolah maupun menikah dini karena pergaulan bebas.

“Keluarga yang di rumah juga perlu kita beri edukasi agar kejadian seperti ini tidak semakin meluas. Kami mohon keluarga PMI menjadi perhatian utama agar diintervensi lebih,” katanya.

Aspirasi yang lain juga muncul dalam musrenbang tersebut. Mulai perluasan informasi lowongan kerja bagi difabel ke Luar Negeri, pemberdayaan purna PMI, hingga permohonan program penguatan literasi digital bagi PMI maupun purna PMI.

Bupati Ipuk menegaskan, Pemkab Banyuwangi terus berkomitmen memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik bagi PMI, purna PMI dan keluarganya. Banyak program pemberdayaan yang digulirkan untuk peningkatan ekonomi warga. Mulai pemberian alat usaha gratis hingga pelatihan literasi keuangan agar masyarakat kurang mampu bisa mengembangkan usahanya.

“Ini juga kita berikan kepada purna pekerja migran agar mereka tetap berdaya setelah kembali,” katanya.

Usulan dan masukan dari para peserta, kata Ipuk, akan menjadi catatan penting bagi pemkab untuk peningkatan pelayanan terkait pekerja migran dan keluarganya. Menurut Ipuk, pemkab tidak bisa bekerja sendiri. Program yang dilaksanakan Pemkab Banyuwangi tentu masih memiliki kekurangan.

“Sehingga, masukan-masukan seperti forum semacam ini akan menjadi pertimbangan dalam pembuatan kebijakan kami,”pungkasnya.