Peduli Kesehatan Masyarakat, Bupati Jember Hendy Siswanto Raih Penghargaan UHC

Bupati Jember Hendy Siswanto menerima penghargaan Universal Health Coverage (UHC) 2024. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Presiden International Social Security Association Muhammad Asman bersama Direktur BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti, di Gedung The Krakatau Grand Ballroom, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis, 8 Agustus 2024.

Hendy Siswanto mengatakan, capaian tersebut merupakan buah dari komitmen bersama antar elemen yang ada di Jember dalam upaya menjamin kesehatan masyarakat Jember. Dengan adanya semangat gotong royong itu, cakupan kesehatan di Jember mencapai 98 persen.

Dalam mendukung peningkatan cakupan kesehatan itu, Pemkab Jember telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 523 miliar sejak tahun 2021 – 2024. Anggaran tersebut digunakan untuk memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat Jember melalui program Jember Pasti Keren (JPK) dan BPJS Kesehatan PBI Pemerintah Kabupaten Jember.

Melalui program JPK, seluruh masyarakat Jember bisa menikmati layanan kesehatan gratis. Selanjutnya penerima manfaat program JPK yang dinyatakan berhak akan didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan PBI Pemerintah Kabupaten Jember.

“Ini merupakan capaian atas kolaborasi, saya sampaikan terima kasih kepada RSD Soebandi, Balung, Kalisat, dan BPJS Kesehatan Jember. Ini merupakan komitmen Kabupaten Jember untuk menjamin kesehatan masyarakat. Penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus meningkatkan ke pesertaan JKN KISS sebesar 75 persen,” pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, berdasarkan data BPJS Kesehatan peserta JKNI KISS per tanggal 1 Agustus 2024 mencapai 275 juta jiwa, atau lebih dari 98 persen dari total penduduk Indonesia. Capaian tersebut tidak lepas dari sinergi dan koordinasi BPJS Kesehatan, kementerian, lembaga dan seluruh pemerintah daerah.

Karena itu, Ma’ruf Amin mengapresiasi seluruh kepala daerah yang mendapatkan penghargaan UHC. Sekaligus pemberian penghargaan itu agar dapat dijadikan motivasi bagi kepala daerah yang belum mendapatkan penghargaan serupa.

Kendati capaian sudah bagus, namun Ma’ruf Amin meminta harus tetap ada evaluasi, terutama terkait dengan iuran BPJS Kesehatan yang macet. Pemerintah daerah harus tetap hadir memberikan solusi, salah satunya melalui program restrukturisasi.

Ma’ruf Amin juga meminta BPJS Kesehatan tetap berusaha memastikan ketersediaan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan mudah diakses. Terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan.

Ma’ruf Amin juga berpesan kepada pemerintah daerah penerima penghargaan agar terus berupaya memperluas cakupan kesehatan. Hal itu sebagai komitmen memberikan layanan kesehatan terjangkau, berkualitas, merata. Bahkan jangkauan kesehatan diupayakan mencapai 100 persen.

“Saat ini sudah 98 persen, tinggal sedikit lagi untuk mencapai 100. Saya harapkan ada pelibatan tokoh masyarakat dan agama dalam upaya menyosialisasikan manfaat JKN KISS,” katanya.

Bagi pemerintah daerah yang memberikan restrukturisasi melalui pemberian insentif bagi masyarakat yang menunggak iuran, agar sering melakukan verifikasi. Hal itu perlu dilakukan agar subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar tepat sasaran.

“Pemerintah daerah juga harus berperan dalam memastikan setiap warga bisa mengakses layanan kesehatan tanpa kendala biaya dan lokasi,” pungkasnya.