Pedagang di Kediri Terdampak Pelebaran Jembatan Bandar Ngalim

Pemerintah Kota Kediri berencana akan memberikan bantuan biaya kerohiman kepada pelaku usaha di sekitaran area jembatan Bandar Ngalim yang terdampak proyek pembangunan pelebaran jalan.

Keterangan ini disampaikan Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar. Menurutnya, warung yang ada di sekitaran bawah jembatan sebenarnya bisa dikatakan ilegal. Meski demikian, pihak Pemerintah Kota Kediri tidak tutup mata, terkait hal itu.

"Jadi saya kira pedagangnya terdampak tidak begitu besar. Di situ kan tetap menjadi pasar. Pasar di sebelah barat kan, pasar tumpah itu ya. Lalu di sebelah timur sungai biasanya mereka kan berjualan di pinggir jalan yang dilintasi bus, itu tetap berjalan seperti biasa. Warung sebenarnya ilegal, tetapi tetap kita berikan uang kerohiman kira seperti itu," jelasnya.

Lebih lanjut Abdullah Abu Bakar mengungkapkan salah satu alasan mengapa jembatan Bandar Ngalim perlu dibongkar. "Mengapa jembatan ini dibongkar? karena dibuat pada tahun 1973. Jembatan ini menjadi penyempitan, di antara arus besar di barat sungai pun arus yang ada di timur sungai," katanya.

Kini, jembatan yang didesain untuk dilewati saja, sering digunakan parkir sementara bagi mobil yang hendak melintas. "Lah ini ada kekhawatiran terhadap usia bangunan. Usia besi baja, bangunan tetap ada kelemahan bukan long life, tetap bisa patah malah lebih bahaya," paparnya .

Ia menyadari penutupan jalan ini akan membawa dampak terjadinya kepadatan arus lalu lintas. Jembatan Bandar Ngalim diperlebar dari sebelumnya 7 meter menjadi 13 meter, menggunakan dana APBN .

Masyarakat Kota Kediri menginginkan, semakin cepat proyek pembangunan jembatan Bandar Ngalim selesai, maka lebih baik. Agar roda perekonomian bisa lebih lancar. Jembatan Bandar Ngalim mulai ditutup tanggal 25 September 2022 pukul 22.00 WIB kemarin.