PBNU Minta Ketegasan Jokowi Soal Cawapres

Rencana Joko Widodo menggandeng  cawapres dari  kalangan profesional, bukan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, direaksi oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama ( PBNU).

Beberapa pengurus NU Rabu 8 Agustus 2018 mengadakan rapat tertutup membahas dinamika bakal capres dan  cawapres yang dinilai tidak berpihak kepada calon yang diusulkan ulama dan kiai NU.

Rapat yang berlangsung di kantor PBNU,  dipimpin KH Said Aqil Siroj (Ketua Umum PBNU), antara lain dihadiri KH Makruf Amin (Rais Syuriah NU), Syaifullah Yusuf (Ketua PBNU) dan Helmy Faesal Zaini (Sekjen PBNU).

Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar dan sekjennya Abdullah Karding, tiba setelah rapat berjalan sekitar 35 menit.

Rapat tertutup ini berlanngsung di ruang Ketua  Umum PBNU mulai pkl 15 dan berakhir setelah berkumandang adzan Maghrib.

Helmy Faesal Zaini mengatakan,  rapat hanya mempertegas komitmen ulama dan kiai untuk mendukung  Muhaimin Iskandar sebagai  cawapres Jokowi.

"Muhaimin merupakan kader terbaik  NU yang didukung para ulama dan kiai untuk mendampingi  Jokowi di Pilpres 17 April 2019," katanya.

"PBNU malam ini juga berencana akan mengirim utusan khusus untuk menanyakan  Jokowi, apakah benar telah membuat keputusan memilih cawapres dari non partai. Kalau keputusan itu benar, maka  PBNU akan menyerahkan kembali kepada ulama dan kiai untuk menentukan langkah selanjutnya. NU tetap mendukung Jokowi atau ada alternatif lain," kata Sekjen PBNU.

Sebelumnya diberitakan calon  pendamping Jokowi  berasal dari kalangan profesional, bukan  dari elit partai politik, seperti  yang selama ini ramai diperbincangkan publik.  

Dalam waktu dekat Jokowi dan pasangannya akan dideklaradikan, kemudian didaftarkan ke KPU, paling lambat hari Jumat 10 Agustus selepas sholat Jumat. (tut)