PBB Gagal Cegah Israel, Direktur PBB Craig Mokhiber Mundur
Direktur Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (HAM PBB), Craig Mokhiber, mengambil keputusan dramatis dengan mengundurkan diri dari jabatannya.
Pengunduran diri per Sabtu, 28 Oktober 2023 ini dilatarbelakangi oleh keyakinannya bahwa PBB telah gagal mencegah serangan Israel. Ia menyebutnya sebagai genosida terhadap rakyat Palestina di Gaza.
Dalam surat pengunduran diri Craig Mokhiber yang ditujukan kepada Komisaris Tinggi PBB di Jenewa, Volker Turk, dia menyampaikan keprihatinannya atas kegagalan PBB dalam menghentikan serangan Israel terhadap rakyat Palestina.
"Pembantaian besar-besaran terhadap rakyat Palestina saat ini, yang berakar pada ideologi pemukim kolonial etno-nasionalis, merupakan kelanjutan dari penganiayaan dan pembersihan sistematis yang berlangsung selama beberapa dekade," ungkap Craig Mokhiber dalam surat itu, dikutip dari The Guardian.
Dalam surat tersebut, Craig Mokhiber juga mengecam Amerika Serikat, Inggris, dan sebagian besar negara Eropa karena terlibat secara aktif dalam mendukung serangan Israel. Mereka memberikan senjata, dukungan ekonomi, intelijen, serta dukungan politik dan diplomatik kepada Israel.
Surat pengunduran diri Craig Mokhiber viral di media sosial X (dulu Twitter) setelah dibagikan oleh @Raminho.
Profil Craig Mokhiber
Dikutip dari LinkedIn, Craig Mokhiber merupakan seorang pengacara dan spesialis dalam bidang hukum, kebijakan, dan metodologi HAM internasional yang telah bergabung dengan PBB sejak tahun 1992.
Selama kariernya di PBB, lulusan Buffalo State University jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan itu telah mengemban berbagai peran penting.
University at Buffalo School of Law jurusan hukum itu juga pernah memimpin pengembangan pendekatan berbasis HAM pada 1990-an.
Sebagai Direktur Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB di New York, Craig Mokhiber telah menjadi sosok kontroversial karena komentarnya di media sosial yang sering kali mendapatkan kritik dari kelompok pro-Israel.
Craig Mokhiber telah mendukung gerakan boikot, divestasi, sanksi (BDS), dan secara terbuka menyebut bahwa Israel menerapkan sistem apartheid di wilayah Palestina.