Pascakudeta, Panglima Militer Sudan Janji Patuhi Konstitusi

Panglima militer Sudan menegaskan kembali, militer tidak bermaksud melanjutkan kekuasaan dan berjanji mematuhi dokumen konstitusi dan mengadakan dialog dengan semua kekuatan politik untuk menyelesaikan struktur kekuasaan selama masa transisi.

Jenderal Abdel Fattah Al-Burhan membuat komitmen itu pada pertemuan dengan Asisten Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Afrika Molly Phee, menurut pernyataan Dewan Kedaulatan Sudan, dikutip dari Anadolu Agency, Kamis 18 November 2021.

Dia mengucapkan janjinya pada Selasa lalu, untuk menyukseskan proses transisi demokrasi di negara itu, yang mengarah pada pemilihan umum yang bebas dan adil pada Juli 2023.

Pada 25 Oktober, al-Burhan, yang mengepalai dewan militer yang berkuasa di Sudan, menyatakan keadaan darurat dan membubarkan Dewan Kedaulatan transisi dan pemerintah di tengah protes dan tuduhan yang saling bersaing antara militer dan politisi di negara itu.

Dewan Berdaulat

Sebelum pengambilalihan militer, Sudan dikelola oleh dewan berdaulat pejabat militer dan sipil yang mengawasi masa transisi sampai pemilihan diadakan pada tahun 2023 sebagai bagian dari pakta pembagian kekuasaan genting antara militer dan aliansi Pasukan Kebebasan dan Perubahan (FFC).

Dalam pernyataannya, al-Burhan menekankan bahwa militer tidak bersedia melanjutkan kekuasaannya dan menyatakan kesiapannya terlibat dalam dialog "tanpa prasyarat" dengan cara yang akan membuka jalan bagi stabilitas dan pembangunan di negara tersebut.

Dia juga mencatat bahwa langkah-langkah untuk membebaskan tahanan politik yang ditahan setelah pengambilalihan militer telah dimulai selama mereka “tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana.”

Pernyataan itu mengatakan Phee menegaskan kembali ketajaman dan dukungan AS untuk transformasi demokrasi negara itu dan keberhasilan masa transisi.

Pernyataan itu juga mengutip Phee yang mengakui bahwa "apa yang terjadi pada 25 Oktober adalah hasil dari kegagalan selama periode sebelumnya" dan bahwa "beberapa kekuatan politik mendukung tindakan korektif."

Phee tiba di ibu kota Khartoum pada Minggu dalam kunjungan resmi tiga hari untuk mendukung tercapainya solusi bagi krisis Sudan.

Pada hari Selasa, Kedutaan Besar AS di Khartoum mengatakan di halaman Twitter-nya bahwa Phee bertemu dengan Perdana Menteri terguling Sudan Abdalla Hamdok serta Menteri Luar Negeri Mariam al-Mahdi.