Gubernur Jatim Dorong BMKG Buka Akses Informasi Pada Masyarakat

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengunjungi Stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Kelas I Juanda, Sidoarjo, Senin 2 September 2019.

Didampingi Kepala BPBD Jatim Subhan Wahyudiono, dan Kepala Dinas ESDM Setiajid, Khofifah melihat mekanisme kerja Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) kelas I Juanda.

Kepada wartawan, Gubernur Khofifah menginginkan terbangunnya koneksitas informasi-informasi tentang cuaca, gelombang laut, curah hujan di Jawa Timur kepada msyarakat. 

"Dengan teknologi yang dimiliki BMKG, diharapkan masyarakat lebih sering mengakses informasi kondisi cuaca terkini. Ini bagian dari kewaspadaan dan antisipasi bersama terhadap kondisi perubahan iklim," ujarnya.

Dijelaskan, awal September sampai Desember, gelombang laut berada pada posisi yang tinggi. Dengan demikian, kondisi tersebut menjadi posisi bahaya bagi para masyarakat yang menggunakan moda transportasi laut termasuk nelayan.

Apabila terkoneksi informasi dan komunikasi dengan BMKG, warga masyarakat yang menggunakan jalur laut dan nelayan yang akan melaut, bisa mengetahui kondisi terkini keadaan laut melalui informasi yang terupdate.

"Hal ini untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi masyarakat pada umumnya, sehingga bisa dilakukan langkah preventif dan antisipatif," kata Khofifah.

Oleh karena itu dirinya meminta, agar titik-titik keberangkatan penumpang di jalur laut, teknologinya harus terkoneksi dan ter-support oleh BMKG. Tujuannya agar setiap informasi terkait kondisi laut bisa segera diinformasikan oleh BMKG kepada masyarakat.

Teknologi ini, lanjutnya, sangat dibutuhkan bagi nelayan, transportasi kapal motor, penyeberangan bagi hewan khususnya di Pulau Raas dan Sapudi. Termasuk juga untuk langkah antisipasi apabila kondisi cuaca kurang baik.

"Komunikasi yang tersambung dengan BMKG bisa menghindari kemungkinan-kemungkinan yang tidak diinginkan atau kecelakaan di laut yang selanjutnya bisa dilakukan antisipasi dengan langkah pencegahan," ujar Khofifah.

Oleh karena itu, tambah Khofifah, titik penyeberangan yang belum melakukan perjanjian kerjasama dengan BMKG diharapkan segera melakukan perjanjian kerjasama.

"Saya juga mengharapkan kemungkinan perjanjian kerjasama antara KNKT dan BMKG di Jawa Timur. Meskipun kedua kembaga tersebut instansi vertikal dan merupakan lembaga pemerintah non kementerian, tetapi kami melihat urgensinya cukup tinggi ," ucapnya.