Pasca Insiden Maut di Kedungdoro, Satpol PP Surabaya Awasi RHU dan Penjualan Mihol
Pasca insiden kecelakaan maut di Jalan Kedungdoro yang disinyalir karena sang pengemudi di bawah pengaruh minuman beralkohol membuat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memperketat pengawasan terhadap rumah hiburan umum (RHU) dan penjualan minuman beralkohol.
Kepala Satpol PP Kota Surabaya M. Fikser menjelaskan, untuk saat ini memang belum ada standar operasional (SOP) yang seragam mengenai manajemen risiko di seluruh RHU di Kota Surabaya.
"Bahwa selama ini masing-masing manajemen RHU punya aturan atau SOP-nya masing-masing. Perlu ada SOP bersama yang jelas kedepannya untuk mengatur itu," ucapnya, Sabtu 2 November 2024.
Menurut Fikser, pihaknya hanya berwenang dalam penegakan perda dan penertiban, tidak dalam perizinan usaha. Namun, dirinya mendukung usulan bahwa manajemen risiko masuk dalam perizinan RHU. Hal tersebut perlu diperbincangkan dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya untuk merancang sebuah peraturan yang ketat.
"Jika nantinya manajemen risiko ini menjadi syarat perizinan RHU, maka harus dibahas dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang memberi rekomendasi atau perizinan," ungkapnya.
Apalagi, sebagian besar izin operasional RHU dikeluarkan oleh Pemprov Jatim. Fikser menjelaskan, pemerintah kota dan provinsi harus saling berkoordinasi untuk memastikan semua persyaratan manajemen risiko dapat dipenuhi oleh seluruh RHU yang beroperasi di Kota Pahlawan.
"Kami akan memeriksa langsung kondisi di lapangan apakah RHU telah memenuhi persyaratan manajemen risiko itu," tegasnya.
Untuk mencegah hal serupa terjadi, Satpol PP Kota Surabaya berencana mengundang pihak-pihak terkait membahas langkah preventif. Fikser berharap kolaborasi tersebut dapat menghasilkan SOP yang akan memperkuat pengawasan dan menjamin keamanan masyarakat.
"Dampak dari insiden kemarin sangat terasa bagi warga Surabaya, kita akan undang semua pihak untuk membahas SOP tersebut, untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat," pungkasnya.