Partai Koalisi Junta Militer Didesak Inisiasi Dialog Perdamaian

Partai koalisi junta militer Myanmar, mendesak junta untuk membuka dialog dengan lawan kelompok oposisi. Desakan ini muncul seiring dengan munculnya tekanan kepada para jenderal pimpinan militer Myanmar untuk mengakhiri sembilan bulan demonstrasi berdarah.

Sejumlah pengamat melaporkan bahwa negara Asia Tenggara tersebut berada dalam kekacauan sejak kudeta Februari. Tercatat, 1.100 orang tewas ketika pasukan militer Myanmar melakukan penindakan bagi kelompok yang berlainan pendapat.

“Kita harus berbicara untuk kepentingan semua rakyat di negeri ini. akan sulit menemukan solusi jika kita terus seperti ini,” ungkap Juru bicara Union Solidarity and Development Party, Nandar Hla Myint. Sebagai informasi, partai Union Solidarity and Development merupakan sekutu militer Myanmar.

Tanggung Jawab Sang Diktator

“Panglima tertinggi, Jenderal Min Aung Hlaing, harus bertanggungjawab atas negara. Pemerintah sementara adalah yang paling bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dialog,” ungkap Myint sebagaimana dilansir Channel News Asia, Senin 25 Oktober 2021.

Namun, Myint tidak menampik apakah dialog tersebut juga melibatkan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan sejumlah petinggi Nation League of Democration (NLD).

Junta mengatakan pihaknya akan mengadakan pemilhan baru pada tahun 2003. Tetapi, Myint mengatakan pemungutan suara berisiko menciptakan pertumpahan darah andai kiris belum terselesaikan.

“Lebih banyak orang akan terbunuh jika tidak ada jaminan hidup dari calon yang akan bersaing dala pemilihan (berikutnya),” kata Myint