Partai Golkar Perlu Ketua Umum Baru

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politisi senior Partai Golkar menilai partai ini perlu ketua umum yang baru terkait dengan kasus yang membelit Setya Novanto.

"Ya harus segera kalau ketua menghilang. Masa kapten menghilang tidak diganti kaptennya. Ketua umum menghilang bagaimana partainya," kata Wapres JK, usai menjadi pembicara pada Rakernas Partai NasDem, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis 16 November.

Namun, ia menyerahkan masalah pergantian Ketua Umum Golkar tersebut kepada pengurus partai karena menurutnya hal itu merupakan masalah internal Golkar.

"Itu urusan Golkar lah, tapi harus segera sekarang ada yang pimpin Golkar. Kalau pimpinannya lari harus ada yang pimpin ya," katanya lagi.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP elektronik pada Jumat 10 November.

KPK bahkan sudah menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto, tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-e itu.
 
Penyidik KPK juga mendatangi rumah Setnov di Jalan Wijaya XIII Melawai Kebayoran Baru sejak Rabu (15/11) malam, namun hingga saat ini Setnov belum diketahui keberadaannya.

Menurut Wapres, hilangnya Ketua Umum Partai Golkar yang juga Ketua DPR RI itu menjadi kampanye negatif bagi Golkar dan akan berdampak pada hilang kepercayaan masyarakat kepada partai beringin tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga politisi senior mengatakan bahwa kasus yang terjadi atas Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto merupakan kampanye negatif bagi partai berlambang beringin tersebut.

"Golkar harus tetap solid, tapi juga kepemimpinan harus taat kepada hukum dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Kalau lari-lari begini bagaimana dia bisa dipercaya kan," kata Wapres.

"Kalau apa yang dilakukan harus dipertanggungjawabkan. Jangan seperti ini, ini kan tindakan yang menjadi tanda tanya untuk semua masyarakat, bagaimana kewibawaan seorang pemimpin begitu," ujarnya.

Wapres saat memberikan materinya pada rakernas Partai Nasdem juga mengatakan apabila kader partai, baik itu di pemerintahan maupun di legislatif terlibat masalah maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat kepada partai. (ant)