Pakde Karwo Berpesan Agar Orang Tua Tak Khawatirkan Soal UNBK

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo berpesan agar pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tingkat SMA di Jatim telah disiapkan secara matang. Untuk itu para orang tua siswa diminta untuk tenang dan tak perlu khawatir terhadap penyelenggaraan UNBK ini.

Pernyataan ini disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim itu usai meninjau pelaksanaan UNBK di SMAN 5 Surabaya, SMAN 2 Surabaya, SMAN 1 Surabaya dan SMAN 9 Surabaya, Senin (10/4) pagi.

“Kami  meyakinkan pada orang tua siswa bahwa sekolah sudah sangat prepare terhadap pelaksanaan UNBK ini, sehingga bapak ibu orang tua siswa bisa tenang mendoakan putera-puterinya,” jelas Pakde Karwo.

Di Jatim sendiri, pelaksanaan UNBK 2017 tingkat SMA diikuti 1.454 SMA dengan rincian sebanyak 1.067 SMA melaksanakan UNBK secara mandiri dan 387 SMA masih menumpang. Serta, 942 Madrasah Aliyah (MA) dengan rincian 661 MA melaksanakan UNBK secara mandiri dan 281 MA, menumpang. Tahun ini, sebanyak  12 SMA serta 669 MA di Jatim masih menggunakan ujian berbasis kertas.

“12 SMA ini ada di wilayah kepulauan, akan tetapi ujian berbasis kertas ini tidak mengurangi kredibilitas hasil ujian tersebut,” kata Pakde Karwo.

Pakde Karwo juga menekankan pentingnya komunikasi antara sekolah dengan orang tua siswa. Menurutnya, tuntutan yang berlebihan akan menjadi beban bagi anak itu sendiri. Untuk itu, ia minta pihak sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. “Ini menjadi bagian dari pendidikan partisipatoris. Dimana orang tua dan tokoh masyarakat dilibatkan untuk merumuskan kebijakan,” katanya.

“Jangan sampai kita menjadi bonus demografi dan lulusan unskill semua. Ini menjadi solusi dalam masyarakat yang memiliki pendapatan kelas menengah saat ini yakni 3.600-4.700 USD ini,” lanjut Pakdenya Jatim.

Pakde Karwo juga mengusulkan adanya cluster-cluster di tiap SMA. Ia juga minta setiap sekolah memiliki ruang kreasi seperti ruang komputer. Untuk itu ia minta para Kepala Sekolah rapat dan merumuskan yang terbaik. Setelah dirumuskan, baru memanggil Gubernur dan DPRD. 

“Kami jangan di ajak pembahasan di awal, karena kesalahan yang fatal adalah memaksakan pikiran kita terhadap pendidikan. Karena yang paling tahu adalah Kepala Sekolah dan Dewan Pendidikan,” terangnya. (rah)