Pakde Karwo Apresiasi Layanan Samsat Judes

Surabaya: Gubernur Jawa Timur Soekarwo paparkan layanan baru yang dibuat dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2017, yakni Samsat Jujuk Desa (Judes). Hal ini dilakukan untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada seluruh lapisan masyarakat. 

Menurut Pakde Karwo, Samsat Judes adalah layanan inovasi baru yang diterapkan di lingkup pelayanan Kantor Bersama Samsat Jombang. Bentuk layanan ini menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi pelayanan publik di Jatim, yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat hingga ke pelosok desa.

Pelayanan Samsat Judes diharapankan, dapat meringankan beban waktu, biaya dan tenaga masyarakat. Di sisi lain, layanan ini lebih efisien, baik dari aspek biaya, petugas, maupun penyediaan sarana dan prasarana.

“Inilah yang menjadi komitmen kami untuk terus mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, efisien dan ekonomis,” terang Pakde Karwo.

Gubernur Jatim itu menceritakan awal mula konsep layanan Samsat Judes ini ada, yakni didasari oleh kondisi demografi masyarakat Jombang. Berdasar data, 53% masyarakat Jombang berprofesi sebagai petani dan pedagang. Sementara 85% populasi kendaraan bermotor berada di pedesaan, dengan 89% diantaranya berupa kendaraan roda dua.

"Peluang inilah yang kami tangkap sebagai inovasi pelayanan publik," tambahnya.

Kedepannya dengan dimulai dengan sistem seperti ini, dapat terus melakukan inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik, bahkan hingga ke pelosok-pelosok desa.

“Bentuk pelayanan sampai ke pelosok desa inilah yang menjadikan negara hadir untuk melayani. Samsat Judes adalah solusi pelayanan Samsat bagi masyarakat pedesaan," ucapnya.

Sementara itu, panelis dari LIPI Prof Siti Zuhro menilai, Jatim merupakan salah satu terobosan dari bentuk pelayanan birokrasi agar tidak stagnan. Pemprov Jatim menurutnya, telah melakukan pembaruan inovasi pelayanan publik, terutama pada bentuk layanan publik yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

“Yang jelas, Judes ini adalah inovasi terobosan yang banyak memberi manfaat. Jadi birokrasi harus berperan aktif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat hingga pelosok desa,” ujarnya.

Dalam kompetisi tersebut yang menjadi juri diantaranya, JB. Kristiadi (mantan Ketua LAN), Siti Zuhro (peneliti LIPI), Refly Harun (pakar hukum), dan Tulus Abadi (Ketua YLKI). (hrs)