Pakde Karwo Ajak Praktisi Hukum Peduli Masalah Masyarakat
Saat ini Revolusi Industri 4.0 sedang menggema di bumi Nusantara. Hampir seluruh elemen dalam dunia pendidikan mengalami dan merasakan tren, tantangan, serta kesempatan yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0. Tak terkecuali profesi dalam dunia hukum dan politik juga tidak luput dari tren, tantangan, serta kesempatan yang ditawarkan oleh revolusi industri 4.0.
Untuk itu, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya bekerja sama dengan DPRD Provinsi Jatim mengadakan International Conference on Law and Politics (ICLP) di Gedung DPRD Jatim, Sabtu 22 Desember 2018. Konferensi ini mengangkat tema 'Shaping the Future of Law and Politics: Trends, Opportunities, and Challenges in 4.0 Industrial Revolution'.
Dalam kegiatan ini turut hadir Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo untuk memberikan orasi pembuka sebelum ICLP dimulai. Pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini berharap pembahasan mengenai permasalahan arah politik hukm terhadap globalisasi ini tidak hanya dibincangkan dari seminar ke seminar.
“Hukum harus memiliki konsep partisipatoris, atau bahasa gampangnya, mengajak bicara para calon korban sebelum membuat proses keputusan,” imbaunya.
Ia juga menambahkan, agar para ahli dan praktisi hukum mau memahami dan responsif terhadap masalah masyarakat. “Hukum sangat dipengaruhi dan dibentuk oleh kebudayaan masyarakat. Sehingga kita harus responsif terhadap masalah mereka. Ini yang saya harapkan dari pertemuan ini,” tambahnya.
Pakde Karwo, panggilan akrabnya, mengatakan jika Konstitusional yang bersifat partisipatoris dan memperhatikan budaya serta sosiologis, akan bisa menimbulkan kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin.
“Kami harap adanya rekonstruksi hukum yang memfasilitasi konsep itu. Semua dekan Fakultas Hukum di perguruan tinggi di Indonesia harus mulai melakukan refleksi diri. Apakah sudah memfasilitasi atau justru menghambat. Karena selama ini hukum seringkali terlambat dalam memfasilitasi proses,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dr. Freddy Poernomo, mengatakan jika tema ICLP sangat relevan dengan kebutuhan bangsa Indonesia untuk menemukan solusi pemilu di masa revolusi industri 4.0. Bahkan ia menambahkan jika perguruan tinggi adalah tempat strategis untuk menjawab tantangan revolusi industri 4.0
“Revolusi industri 4.0 ini menjadi tantangan untuk hukum dan politik untuk membuat perubahan yang relevan dengan mengubah yang konvensional menjadi digital. Tentunya dengan tetap menjaga kualitas pemilu yang terbuka, jujur, dan adil,” pungkasnya. (amm)