Cegah Informasi Hoax, Pemerintah Harus Buat Posko Corona

Beredarnya informasi tentang wabah virus corona yang simpang siur membuat masyarakat bertambah cemas. Karena informasi yang beredar tidak memberikan informasi yang benar, justru menakut-nakuti masyarakat.

Pakar Komunikasi Politik Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Suko Widodo mengatakan, informasi tentang virus corona yang beredar tak banyak yang bisa memandu masyarakat. Terlebih, tidak ada ruang interaktif yang memungkinkan warga berkonsultasi.

"Pemerintah harusnya membuat informasi yang akurat dan disebarkan secara masif. Untuk itu, pemerintah seharusnya bekerja sama dengan media massa," ujar Suko ditemui di Surabaya, Jumat, 6 Maret 2020.

Suko menambahkan, berita wabah Covid-19 ini masuk informasi publik kategori serta merta (pasal 10 UU KIP), maka menjadi kewajiban pemerintah sebagai badan publik untuk menyediakan informasi yang transparan dan mudah diakses.

"Wabah ini kan bencana, harusnya pemerintah menyediakan posko di berbagai daerah, agar masyarakat dapat mendapat informasi yang benar tentang corona. Juga menyediakan masker dan hand sanitizer gratis bagi yang membutuhkan," katanya.

Suko mengkritik, pemerintah saat ini tidak membiayai pengelolaan informasi publik dengan baik. Malah, membiayai insentif pariwisata dan hanya melihat sektor ekonomi saja.

"Yang utama bukan insentif pajak, tapi menjaga kesehatan masyarakat dulu. Saya rasa ngaco itu masyarakat disuruh mendatangkan turis-turis," katanya.

Tambahnya, informasi itu penting karena bisa membuat kepastian masyarakat dalam bertindak. Karena itu, harus ada informasi yang berstandar.

Suko meminta kepada awak media untuk mengkonfirmasi informasinya terlebih dahulu sebelum disebarluaskan.

"Apalagi dengan isu sensitif seperti sekarang ini, harus hati-hati dalam pengunaan kalimat. Misalnya, kata suspect saja harus digunakan di saat yang tepat karena kalau keliru juga bisa menimbulkan keresahan," kata Suko.