Pakar Ketahanan Pangan UB Kritik Kebijakan Impor Beras

Pakar Ketahanan Pangan Universitas Brawijaya (UB), Malang, Jawa Timur, Suwarjo mengkritik rencana kebijakan impor beras yang dinyatakan oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, beberapa hari yang lalu.

Suwarjo menilai bahwa ada perbedaan pendapat antara satu kementerian dengan kementerian lainnya terkait rencana kebijakan impor beras tersebut. Menurutnya, pemerintah perlu ada kajian komprehensif yang melibatkan diskusi antar lintas kementerian terkait kebijakan tersebut.

“Kunci sukses perekonomian dan pembangunan nasional itu harus ada diskusi lintas sektor antar kementerian. Itu (kebijakan impor beras) perlu koordinasi lagi, karena ini berdampak terhadap petani,” ujarnya pada Selasa 30 Maret 2021.

Suwarjo mengatakan bahwa pemerintah harus segera mengambil sikap terkait rencana kebijakan tersebut. Sebab, informasi terkait rencana kebijakan impor beras tersebut sudah tersiar secara luas kepada publik.

Informasi ini, ujar Suwarjo, akan mendapatkan respon dari pasar. Karena akibat informasi rencana impor beras tersebut membuat produksi beras dari petani tidak terserap. “Maka yang dirugikan itu adalah yang punya posisi tawar lemah yaitu, petani,” katanya.

Berdasarkan data Perum Bulog diprediksi stok beras nasional hingga Juni 2021 sebesar 1,4 juta ton. Angka ini, ujar Suwarjo, menunjukkan bahwa produksiberas secara nasional mengalami surplus.

“Yang jelas impor saat ini tidak tepat. Kalau produksi nasional jelas surplus. Kalau kemudian pemerintah tetap memaksa impor. Ini mengkhianati kebutuhan rakyat,” ujarnya.

Suwarjo mengingatkan pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan harus dilandasi atas kajian yang ilmiah terlebih dahulu. Agar kebijakan yang diambil bisa tepat sasaran.

“Kalau ada urgensi ada kebijakan impor harus ada rasionalisasi yang cukup. Kemarin itu saya melihat agak ceroboh. Maka perlu diimbangi dengan mengkaji pengambilan kebijakan dari petani itu sendiri,” katanya.