P3I Jatim Sentil Tiga Cagub untuk Dialog Dengan Masyarakat Tentukan Kebijakan Konkret

Persatuan Pengusaha Periklanan Indonesia (P3I) Jawa Timur bersama masyarakat kreatif melakukan aksi bertajuk Dialog di Taman Apsari, Surabaya, Sabtu 9 November 2024.

Aksi ini ditujukan kepada tiga kontestan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2024. Yakni Luluk Nur Hamidah-Lukmanul Khakim, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, Tri Rismaharini-Zahrul Azhar Ashumta.

Sekretaris P3I Jatim, Agus Winoto mengatakan, aksi ini dilakukan untuk mengingatkan para paslon agar melibatkan para pelaku usaha dalam membuat kebijakan yang tepat guna bagi para pelaku usaha di Jatim.

Apalagi, saat ini momen Pilkada semua paslon membawa program masing-masing yang tentu akan membawa arah baru dalam kebijakan ke depan.

“Kita ini bukan orang-orang politik yang mimpinya cuman bagaimana mendapatkan posisi, tapi kita bermaksud bagaimana caranya supaya kontribusi gagasan konsep pemikiran kreatif kita itu bisa diapresiasi bisa diapresiasi oleh pemerintah. Kemudian bisa dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yang pro rakyat,” kata Agus.

Caranya seperti apa, Agus mengatakan, paling efektif melalui dialog ngobrol bersama yang selama ini dianggap tak pernah memperhatikan para pegiat industri kreatif.  

Hal tersebut kemudian cukup disayangkan karena banyak potensi di lapangan yang tidak tersentuh sehingga kebijakan yang ada belum memberi dampak maksimal.

“Sebetulnya kan ada banyak yang namanya potensi-potensi masyarakat itu yang belum di maksimalkan secara keseluruhan dalam hal misalnya seperti UMKM. Sebetulnya mereka punya potensi besar untuk bangkit tapi pemerintah itu tidak selalu memahami apa yang mereka inginkan,” tuturnya.

Sementara itu, Adjid Swastedi selaku Brand Designer P3I Jatim menambahkan, bahwa selama ini kebijakan dibuat pemerintah hanya normatif tidak implementatif bagi para pelaku usaha kreatif. Padahal, industri kreatif selama ini memiliki pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Jatim.

Ia kemudian mempertanyakan apa yang jadi turunan dari program CETTAR yang digagas pemprov bagi pelaku usaha. Sedangkan baginya dan pelaku usaha lain, belum merasakan ada kebijakan implementatif.  

Untuk itu, dialog dianggap menjadi sangat perlu agar para paslon mengetahui apa yang jadi keluhan di bawah dan mencari jalan keluar bersama. “Exactly iya (tidak banyak melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan), karena mereka melihat kebijakan lebih administratif dan kami ingin lebih implementatif. Karena persaingan sekarang semakin tajam sehingga butuh kebijakan lebih konkret bukan sekadar normatif,” tuturnya.

Adjid mengaku, sudah memiliki bahan dan langkah apa yang harus dilakukan pemerintah tinggal bagaimana para paslon bisa mendengar dan menerima keinginan masyarakat. “Harapannya kami diberikan kesempatan untuk memberikan gambaran konkret bukan sekadar normatif,” pungkasnya.