Ormas Islam yang Moderat Diimbau Siap Tampil di Masjid Pemerintahan

Ketua Dewan Pengawas Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) Jakarta, Agus Muhammad mengimbau agar para khatib dari ormas Islam moderat, seperti NU dan Muhammadiyah, tidak hanya berdakwah di lingkungan mereka. Namun, para khatib juga harus berani tampil di lingkungan atau masjid-masjid pemerintah.

Agus mengatakan imbauan tersebut sebagai salah satu hasil rekomendasi penelitian P3M Jakarta dan Rumah Kebangsaan pada tahun 2017 tentang tentang materi khutbah radikal di masjid negara.

Ormas-ormas moderat harus lebih aktif berdakwah di masjid-masjid pemerintah agar dakwah bil hikmah wal mau’idhatil hasanah lebih memenuhi ruang publik ketimbang sebaliknya.

“Kalau khatib ormas Islam moderat tidak aktif, masjid tersebut akan dikuasai khatib garis keras,” kata Agus, dalam keterangan diterima ngopibareng.id, Senin 9 Juli.

"Ormas-ormas moderat harus lebih aktif berdakwah di masjid-masjid pemerintah agar dakwah bil hikmah wal mau’idhatil hasanah lebih memenuhi ruang publik ketimbang sebaliknya," kata Agus Muhammad.

Ia menyebut pengikut ISIS berawal dari radikalisme. “Pengikut ISIS tertarik masuk ISIS karena awalnya berpaham radikal,” ujarnya.
Rekomendasi lainnya dari penelitian adalah meminta kepada pemerintah agar lebih peduli terhadap masjid-masjid yang membawa simbol Negara. Hal itu agar gejala radikalisasi di masjid-masjid kementerian, lembaga dan BUMN bisa dikurangi atau dicegah.

Terakhir, Agus mengajak masyarakat, khususnya umat Islam, agar jika ada indikasi radikalisme di masjid, segera melaporkan kepada pihak-pihak terkait agar bisa diambil tindakan pencegahan secepatnya. 

Ia mengingatkan, laporan indikasi radikalisme harus dilakukan lansung kepada pihak terkait, bukan melalu postingan di media sosial, karena dikhawatirkan menimbulkan kegaduhan.

Penelitian materi khutbah radikal di masjid negara dilakukan terhadap khutbah yang disampaikan khatib pada setiap pelaksanaan shalat Jumat. Penelitian berlangsung selama empat minggu, dari tanggal 29 September hingga 21 Oktober 2017.

Penelitian melibatkan 100 masjid di Jakarta yang terdiri dari 35 masjid kementerian, 28 masjid lembaga, dan 37 masjid BUMN yang diteliti. Dari 100 masjid yang diteliti, 41 di antaranya terindikasi menyebarkan konten radikal melalui khutbah Jumat. (adi)