Operasi Mantap Praja, Polres Jember Terjunkan 9.000 Personil Gabungan
Polres Jember menggelar apel pasukan operasi mantap praja semeru 2024, di halaman Jember Sport Garden (JSG), Kecamatan Ajung, Senin, 19 Agustus 2024. Dalam operasi mantap praja di Jember, Polres Jember menerjunkan 9.000 personil gabungan.
Kapolres Jember AKBP Bayu Pratama Gubunagi mengatakan, hari ini merupakan hari pertama dimulainya tahapan operasi mantap praja semeru. Operasi dalam upaya mengamankan Pilkada akan digelar sampai seluruh tahapan Pilkada di Jember dinyatakan selesai.
Pada kali ini, sebanyak 9.000 personil pengamanan diterjunkan. Mereka terdiri atas 1.067 personil Polri, ditambah pasukan TNI dari Kodim 0824, Satpol PP, dan Linmas. 9.000 personil tersebut didominasi Linmas karena tiap TPS terdapat satu sampai dua orang Linmas.
Berdasarkan data dari KPU Jember, jumlah TPS pada Pilkada 2024 di Jember sebanyak 4.041 TPS dengan daftar pemilih sebanyak 1.950.000 orang.
Dari 4.041 TPS itu, terdapat enam TPS yang masuk kategori rawan. Namun, Bayu memastikan bukan rawan konflik, tetapi rawan karena faktor geografis.
“Ada enam TPS yang masuk kategori rawan karena faktor geografis. Untuk mencapai TPS itu dibutuhkan kendaraan khusus,” katanya, Senin, 19 Agustus 2024.
Meskipun belum ada potensi konflik, Bayu meminta seluruh personil pengamanan agar selalu siaga. Mereka diminta mengantisipasi segala tindakan yang berpotensi menggagu pelaksanaan Pilkada di Jember.
Sejumlah hal yang perlu di antisipasi adalah adanya gerakan politik identitas. Gerakan tersebut berpotensi menimbulkan polarisasi kelompok masyarakat hingga berujung konflik sosial.
Selain itu, seluruh personil juga diminta gencar melakukan edukasi agar tidak muncul ujaran kebencian dan kampanye hitam. Gerakan yang perlu dicegah adalah gerakan yang mengajak golput, sehingga menyebabkan angka partisipasi massyarakat pada pilkada 2024 menjadi rendah.
“Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh petugas pengamanan dan penyelenggara pemilu. Hal itu berkaitan dengan kampanye hitam, polarisasi kelompok masyarakat, politik identitas, dan upaya intimidasi dan upaya menggagalkan pilkada,” pungkasnya.