NPHD Diteken, Anggaran Pilgub Jatim 2024 Capai Rp956 Miliar

Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa usai penandatanganan NPHD bersama KPU Jatim dan Bawaslu Jatim, Surabaya, Kamis 7 Desember 2023. (Foto: Fariz Yarbo/Ngopibareng.id)

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penyelenggaraan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur resmi diteken. Penandatanganan dilakukan langsung oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa bersama Ketua KPU Jatim Choirul Anam dan Ketua Bawaslu Jatim Ahmad Warits di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis 7 Desember 2023 malam.

Dalam kesepakatan tersebut Pemprov Jatim menyetujui pemberian hibah untuk Pilgub Jatim 2024 sebesar Rp956 miliar. Dengan rincian anggaran KPU Jatim sebesar Rp845 miliar dan anggaran Bawaslu sebesar Rp111 miliar.

Untuk anggaran KPU rencana akan dicairkan dalam dua tahap. Di mana sesuai aturan pencairan tahap pertama minimal 40 persen dari total anggaran.

"Hanya saja untuk Jatim akan cair 58 persen kalau tidak salah Rp450 miliar sekian akan dicairkan tahap pertama yang akan kami pakai sampai Mei 2024," kata Ketua KPU Jatim Choirul Anam.

Pengadaan Barang?

Hanya saja, anggaran tersebut belum langsung diperuntukan untuk pengadaan barang karena saat ini belum ada keputusan tentang tahapan Pilkada dan menunggu revisi Undang-Undang (UU) Pemilu di DPR RI.

Terkait peruntukan sendiri, anggaran tersebut paling besar akan digunakan untuk honorarium petugas tingkat PPS, PPK dan seterusnya. Kedua, pengadaan logistik.

"Terbesar ketiga untuk pemenuhan kebutuhan alat perkantoran paling banyak sewa pendirian TPS yang nomenklaturnya masuk alat perkantoran. Terbesar keempat untuk bimtek dan pelatihan petugas," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Jatim A Warits menyampaikan terima kasih atas dukungan Pemprov Jatim untuk mendukung pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.

Ia berkomitmen untuk mewujudkan Pemilu yang berjalan jujur dan adil. "Ini komitmen kita bersama melaksanakan Pilkada di Jatim. Insha Allah dana yang sudah diserahkan akan kami gunakan sebaik mungkin," kata Warits.

Peruntukan sendiri, kata Warits, untuk Bawaslu lebih banyak pada proses belanja pegawai petugas pengawas pemilu di tingkat TPS dan seterusnya.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyampaikan anggaran ini diharap dapat digunakan sebaik-baiknya untuk pelaksanaan Pilkada Serentak yang menyenangkan.

"Kita berharap KPU dan Bawaslu akan diikuti oleh seluruh supra-sistem supaya proses penyelenggaraan Pemilu bisa berjalan aman, demokratis dan menyenangkan semua pihak tanpa membuat orang merasa underpresure," kata Khofifah.