Normalisasi Ciliwung, Pemerintah Pusat Siapkan Rusun untuk 800 KK

Sejumlah menteri dan BPNB menghadiri rapat terbatas bersama Presidem Jokowi di Istana Merdeka, Jumat, 3 Januari 2020. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sosial Julari Batubara dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

Dalam konferensi pers usai ratas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan pemerintah Pusat telah menyiapkan rumah susun (rusun) bagi 800 kepala keluarga yang harus dipindahkan untuk proyek normalisasi Sungai Ciliwung.

"Kalau untuk normalisasi kita sudah menyiapkan rusunnya untuk 800 KK bisa kita pindahkan. Kita sudah siapkan di Pasar Rumput," kata Basuki.

Proyek normalisasi pertama kali dicetuskan oleh Jokowi saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal ini dilakukan sebagai langkah menanggulangi banjir besar pada 2012.

Proyek normalisasi berjalan sejak Desember 2012, namun memasuki tahun 2018 proyek ini mandek. Dari total 33,5 kilometer bantaran kali yang harus dinormalisasi hanya 16 km yang selesai dan masih menyisakan 17,5 km.

"Di Jakarta, master plan pengendalian (banjir) Jakarta ini pasti semua juga sudah tahu, sudah ada sejak tahun 1973 kemudian 'di-review' oleh JICA tahun 1997 dan 2007. Ini ada Banjir Kanal Barat, Banjir Kanal Timur, kemudian normalisasi Sungai Ciliwung dan sodetan antara Ciliwung ke Banjir Kanal Timur. Kalau di wilayah Timur sudah ada dampaknya, Kelapa Gading kan sekarang relatif tidak kebanjiran, kemarin juga saya kira sudah bisa dikendalikan," kata Basuki.

Saat ini yang harus dilakukan, menurut Basuki, adalah memperbesar kemampuan Sungai Ciliwung menampung air. Debit air di Kali Ciliwung saat ini mencapai 570 meter kubik/detik.

"Sebelum dinormalisasi lebarnya sungai itu hanya sekitar 10-20 meter. Lebar ini hanya menampung debit air 200 meter kubik per detik. Sehingga memang harus dibesarkan kapasitas tampung kali Ciliwungnya, termasuk kalau sodetan itu jadi, maka bisa mengurangi debit air. Sudetan itu bisa mengalirkan 60 meter kubik per detik, sehingga beban di Manggarai atau yang di hilir akan menjadi lebih kecil," kata Basuki.

Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar dalam menangani banjir di Jakarta Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan dua bendungan di kawasan hulu.

"Jadi penanganan banjir di Jakarta ini di bagian hulu kita bangun dua bendungan yaitu bendungan Sukamahi dan bendungan Ciawi, semua akan kita kerjakan pada tahun 2020 ini. Pembebasan lahannya sudah lebih dari 95 persen, jadi saya kira mudah-mudahanan fisiknya bisa kita lakukan secepatnya," kata Basuki.

Sedangkan untuk sodetan dari 1,2 km sudah diselesaikan 600 meter. "Tinggal kurang 600 meter. Ini Pak Gubernur sudah berdiskusi, bermusyawarah dengan masyarakat untuk membebaskan 'intake-nya' (bangunan pengambian air baku), supaya kita bisa bikin 'intake-nya' di Ciliwung itu bisa dialirkan, Insya Allah mudah-mudahan tidak terlalu lama akan bisa kita bebaskan," kata Basuki. (ant)