Ngaku Terdampak, Ketua DPRD Lamongan Tolak Kenaikan Harga BBM

Ketua DPRD Lamongan, Abdul Ghofur, mendukung penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Pernyataan tegas itu disampaikan secara lisan dan tertulis.

Pernyataan Haji Ghofur, sapaan akrabnya, tertuang dalam surat kesepakatan bersama yang diajukan aksi mahasiswa Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Lamongan menyoal kenaikan BBM, di depan gedung wakil rakyat di Jalan Basuki Rahmat, Lamongan, Rabu 7 September 2022.

"Saya sepakat dengan kalian, adik-adik mahasiswa. Saya juga terkena dampak dari kenaikan BBM ini. Karena itu saya juga sepakat menolak kenaikan BBM ini, " katanya, di atas truk sebagai panggung aksi.

Adapun pernyataan yang tertuang dalam surat kesepakatan bersama, Abdul Ghofur selaku Ketua DPRD Lamongan sebagai pihak I dan Ketua PC PMII Lamongan Sirojul Munir bertandatangan di atas materai dan stempel resmi DPRD Lamongan.

Surat kesepakatan itu juga ditandatangani saksi, salah satunya Anshori, anggota DPRD dari Partai Gerindra.

Tentang isinya ada tiga poin. Yakni menolak tegas harga BBM bersubsidi. Menuntut pemerintah untuk menyelesaikan penerima manfaat BBM dengan segera, dan membuat kebijakan agar subsidi tepat sasaran.

Terakhir, menuntut pemerintah untuk bekerja secara optimal dengan membuka ruang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan penyaluran BBM bersubsidi. "Surat kesepakatan ini akan kami kawal. Jika tidak ada kejelasan, kami akan bergerak kembali dengan masa lebih besar. Melibatkan buruh, tani dan nelayan, " tandasnya.

Aksi PMII ini diawali dari bundaran Adipura, pertigaan jalan menuju kota dengan jalur poros nasional Lamongan-Surabaya. Tak pelak, aksi yang sempat memenuhi jalan itu sempat menimbulkan kemacetan.

Namun setelah diarahkan sejumlah petugas, aksi dilanjutkan dengan long march menuju kantor dewan. Aksi bubar dengan tertib setelah pihak DPRD bersikap.

Dalam waktu bersamaan, aksi unjuk rasa juga dilakukan sekelompok mahasiswa yang mengatasnamakan Apera. Tuntutannya sama, menolak kenaikan BBM.