NasDem Sayangkan SBY Sebut Upaya Menjatuhkan Menteri di Jiwasraya

Partai NasDem menyayangkan pernyataan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menyebut ada dua menteri yang menjadi target untuk dijatuhkan dalam Pansus Jiwasraya.

Ketua DPP Partai NasDem, Taufik Basari mengatakan, pernyataan SBY yang hanya berdasarkan 'katanya' tidak mencerminkan seorang negarawan.

"Sangat disayangkan. Pak SBY sebagai mantan presiden melemparkan isu dengan landasan 'katanya'. Ada baiknya sebelum menyampaikan pandangan, Pak SBY melakan klarifikasi pada para petinggi parpol atau ketua umum partai lainnya agar informasinya utuh," kata Taufik, Selasa, 28 Januari 2020.

Jika memang ingin membantu menyelesaikan Jiwasraya, NasDem berharap SBY bisa memerintahkan para anggota DPR mereka memaksimalkan Panja Jiwasraya yang saat ini telah dibentuk di Komisi VI dan III DPR.

"Lebih bijak kalau Fraksi Demokrat di DPR bersama fraksi lain mengoptimalkan panja di Komisi VI dan III yang telah dibentuk dengan tujuan membongkar tuntas kasus Jiwasraya," ujarnya.

Dengan panja ini, NasDem berharap ada perbaikan di Jiwasraya sehingga mampu mencegah permasalahan yang sama yang kemungkinan juga muncul di masa yang akan datang.

"Kami dari Fraksi NasDem berharap semua pihak tidak ada yang memanfaatkan kasus Jiwasraya ini untuk menggiring hal yang politis jangan sampai ada yang berselancar di atas gelombang. Menggiring penuntasan Jiwasraya menjadi isu politik yang akan membuat kasus ini berlarut-larut," kata dia.

Sekadar diketahui, melalui tulisan panjang di Facebook resminya, SBY menyindir soal penyelesaian PT Jiwasraya. SBY menyebutkan ada niat untuk menjatuhkan sejumlah menteri menggunakan isu ini.

"Ketika saya gali lebih lanjut mengapa ada pihak yang semula ingin ada Pansus, saya lebih terperanjat lagi. Alasannya sungguh membuat saya 'geleng kepala'. Katanya... untuk menjatuhkan sejumlah tokoh," tulis SBY.

"Ada yang 'dibidik dan harus jatuh' dalam kasus Jiwasraya ini. Menteri BUMN yang lama, Rini Sumarno, harus kena. Menteri yang sekarang Erick Thohir harus diganti. Menteri Keuangan Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Presiden Jokowi juga harus dikaitkan," ujar SBY.