Nadiem Geram Bayar SPP di Go-Pay Dikaitkan Dengan Jabatannya
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengatakan pembayaran SPP dan kebutuhan lainnya melalui Go- Pay sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebijakan Kemenfikbud.
"Saya dapat berita ini langsung kaget. Kenapa ini jadi satu isu? Saya harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi," kata Nadiem meluruskan berita yang dianggap merugikannya itu.
Kata Nadiem, bagi teman atau rekan-rekan yang kenal bahkan dekat dengannya, tahu ada tiga hal yang menjadi harga mati dengan dirinya sebagai individu. Yakni NKRI, Pancasila dan Integritas.
"Itu adalah satu hal saya yang gak pernah meragukan diri saya dan orang-orang pun gak pernah meragukan integritas saya," ujar Mendikbud.
"Maka kalau ada komen seperti itu saya ekstra jengkel karena itu merupakan satu hal yang membuat saya bangga untuk bisa menjaga integritas," katanya.
Tentang penambahan fitur, menurut Nadiem merupakan rencana lama dan sudah direncanakan bertahun-tahun.
Ia menyebut ini merupakan kompetisi bebas semua dompet digital di Indonesia. Tidak ada hubungan sama sekali dengan kebijakan kemendikbud.
Menurutnya, itu kebijakan yang terjadi di pasar kompetisi sengit antara dompet digital dimana semua bisa menerima apapun, mau itu gopay linkaja dana, dan semua dompet digital.
Semua bermain di macam-macam jenis merchant, mulai restoran, sekolah swasta, dan lain-lain. Itu lah digitalisasi sistem keuangan.
"Tidak akan pernah Kemendikbud terutama menterinya sendiri melakukan apapun yang melanggar maupun yang menciptakan conflict of interest. Dan ini harus saya tekankan," kata Nadiem
Dikatakan, tuduhan ini berhubungan dengan perusahaan yang pernah dipegangnya. Karena itu, Nadiem minta masyarakat boleh tanya ke perusahaannya.
Ia mengaku telah mendedikasikan diri untuk menyempurnakan sistem pendidikan nasional. "Seperti yang saya bilang poin pertama, integritas adalah harga mati untuk saya," katanya.
Kemudian, lanjut Nadiem, sekolah memiliki kebijakan sendiri untuk memilih pembayaran SPP. Mau dibayarkan di bank atau di dompet digital, tidak ada paksaan.
"Bayangkan, kalau misal anggota Komisi X menggunakan go food. Artinya ada konflik kepentingan dengan saya. Ini adalah produk mass market yang digunakan semua orang. Jadi, mohon maaf kalau saya sedikit jengkel dengan komen-komen seperti ini," katanya.
Diinformasikan, para orangtua dan wali murid kini tidak usah repot-repot bayar SPP dan biaya pendidikan lain, seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler. Pembayaran itu bisa dilakukan melalui Go-Pay
Ada 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah, dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar sebagai mitra kerja Go-Bills.
Senior Vice President Sales Go-Pay Arno Tse menyampaikan, Go-Pay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi.