Polisi Takkan Keluarkan Izin Aksi Demo, 15-20 Oktober

Kepolosian RI melarang dan tidak akan mengeluarkan izinkan aksi demo pada 15 - 20 Oktober 2019. Hal itu terkait dilaksanakannya pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Minggu 20 Oktober 2019 sore.

Ada diskresi kepolisian disampaikan, Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari tanggal 15 sampai 20.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Argo Yuwono menegaskan hal itu kepada wartawan di ruang kerjanya Rabu 16 Oktober 2019.

Argo mengatakan, larangan adanya unjuk rasa untuk memastikan kegiatan pelantikan berjalan lancar. Polisi, kata Argo, tidak ingin terjadi kerusuhan seperti pada aksi unjuk rasa belakangan ini.

"Kami berharap harkat dan martabat Indonesia bisa dijaga," tuturnya.

Untuk mengamankan pelantikan Jokowi-Maruf, Argo mengatakan 31 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri telah disiapkan. Pengamanan dibagi menjadi tiga ring. Pertama, di dalam gedung DPR RI, lokasi pelantikan berlangsung yang dijaga Pasukan pengamanan presiden (Paspampres).

Ring kedua, kata Argo, di kawasan gedung DPR RI oleh anggota TNI dan Polri. Terakhir, di kawasan sekitar gedung DPR/MPR Senayan Jakarta, juga dijaga oleh TNI dan Polri.

"Kemudian untuk lalu lintas nanti situasional," kata Argo terkait pelantikan presiden pada Minggu 20 Oktober 2019 itu. "TNI dan Polri sepakat untuk mengawal dan mengamankan pelantikan Presiden - Wakil Presiden sebaik baiknya dan tidak mau mengambil risiko sekecil apapun," kata Argo.

Pasukan Brimob Polri dari berbagai daerah yang akan diperbantukan untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, mulai berdatangan.

Pasukan elit Polri langsung menempati tenda-tenda yang telah dipesiapan di lapangan terbuka sekitar Gedung DPR RI Jl Gatot Subroto, Jakarta.

Selain menempati markas darurat di Senayan, sebagian lagi ditempatkan di Monas. Mereka akan mengamankan obyek vital simbul negara Istana Merdeka di Jl Medan Merdeka Utara dan Istana Negara, yang letaknya di belakang Istana Merdeka menghadap Jl Veteran.

Pasukan Brimob yang berada di kawasan Gedung MPR RI dan DPR tersebut berasal dari Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sumatra Utara. Sedang dari Provinsi lain menenmpati markas darurat di Monas.

Pasukan keamanan yang akan mengawal jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjumlah sekitar 31 rubu orang. Sedang TNI menyiapkan prajuritnya sebanyak 8 ribu personel. Pasukan elit TNI ini akan membantu Polri mengamankan dan mengawal Jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.