MUI: Jangan Benturkan NU dengan Muhammadiyah

Jakarta: Majelis Ulama Indonesia (MUI) akhirnya ikut urun rembuk soal polemik Permendikbu Nomer 23 yang mengatur Full Day School (FDS) dengan 5 hari sekolah. Melalui Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Saadi, MUI minta agar polemik soal sekolah seharian jangan menjadi pemicu benturan dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

"Kami berharap setelah diumumkan Ketua Umun MUI soal itu, semua harus menurunkan tensi baik dari jamaah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah," katanya di Jakarta, Selasa (20/6/2017). Dia berharap dua jamaah organisasi massa (ormas) Islam tersebut untuk fokus dalam menyempurnakan FDS selanjutnya.

Akibat mendapat protes keras dari PBNU, Presiden Jokowi akhirnya menunda pelaksanaan Permendikbud yang dianggap mengancam keberlangsungan Madrasah Diniyah ini. Keputusan Presiden itu lantas mendapat apresiasi PBNU. PP Muhammadiyah bereaksi agar presiden meneruskan dan mendukung kebijakan Mendikbud yang dinilai baik tersebut.

Menurut Zainut, dengan dinaikkan statusnya, maka FDS akan kembali digodok guna disempurnakan dengan melibatkan tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Tujuannya untuk lebih mengakomodir berbagai aspirasi terkait FDS sehingga kebijakan sekolah seharian menemui titik temu solusi kemenangan bersama (win-win solution) untuk kepentingan umat dan masyarakat. 

MUI, lanjut Zainut, menyadari FDS rentan konflik bilamana tidak diarahkan kepada musyawarah untuk mufakat, agar jangan ada masalah ikutan yang kontraproduktif bagi bangsa. "Jika ada kesalahpahaman agar bisa ditepis dengan duduk bersama sehingga rumusan baru soal FDS nanti bisa diperbaiki. Mari kita bersama-sama duduk bareng untuk kebijakan yang maslahat. Tidak ada manfaatnya jika saling curiga, jangan berapriori," tambahnya. (frd/ant).