Muhammadiyah Sarankan Proses Politik Pemilu Diperpendek

Ketua Umum Muhammadiyah, Haedar Nashir menyarankan agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) memperpendek jadwal proses politik pada Pemilu ke depannya. Sebab, menurutnya proses politik Pemilu 2019 terlalu panjang. "Mungkin ini menjadi masukan KPU, tolong jangan terlalu lama berproses politik, ini sampai 7 bulan. Karena kan mereka sudah terlatih, terbiasa Pemilu gitu kan," katanya. Sebab, Haedar mengaku panjangnya proses politik berpotensi menyebabkan rakyat Indonesia terbawa suasana. Bahkan dapat menimbulkan gesekan satu sama lain. "Kalau durasinya agak pendek mungkin gesekannya bisa teratasi," ungkapnya.Selain itu, diakuinya durasi proses politik yang cukup panjang sangatlah tidak produktif dan juga menciptakan tensi tinggi. Oleh karena itu, Haedar memberi masukan agar durasi proses politik tersebut diperpendek menjadi tiga hingga lima bulan saja. "Ini sekedar masukan saja, soal plus minusnya empat bulan, jadi lima bulan tiga bulan itu monggo tergantung KPU. KPU jauh lebih tahu, (idealnya) paling lama empat bulan. Karena kan sudah terlatih, baik yang kampanye maupun yang dikampanyekan. Empat bulan sudah cukup itu," bebernya. Di sisi lain, di tengah suasana politik saat ini, Haedar menyarankan agar rakyat Indoneaia tetap memandang positif politik agar warga negara menggunakan hak pilihnya.

"Tapi jangan bawa politik menjadi pertandingan yang keras, melibatkan isu-isu keagamaan, suku, ras, antar golongan maupun isu isu politik yang sama radikalnya. Politik juga bisa radikal karena orang berpolitik serba-memutlakkan," pungkasnya.

Muhammadiyah Sarankan Proses Politik Pemilu Diperpendek

Komentar

Berita Terbaru