Muhadjir Minta Kapolri Usut Pidana Kasus Ginjal, Ini Sebabnya

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo diminta agar mengusut unsur pidana dalam kasus gagal ginjal akut yang menyerang anak-anak. Permintaan itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.

241 Kasus Gagal Ginjal

Sedikitnya sebanyak 241 kasus gagal ginjal akut progresif atipikal (GGAPA), ditemukan di 22 provinsi di Indonesia, per 21 Oktober 2022. Sebanyak 55 persen atau sekitar 133 anak dilaporkan meninggal.

Keluhan pasien di antaranya sebanyak 202 pasien mengeluhkan demam, 123 pasien mengeluhkan kehilangan nafsu makan, sebanyak 119 pasien mengalami malaise,129 pasien mengalami mual, 120 pasien bergejala muntah, ISPA dilaporkan pada 108 pasien, diare pada 70 pasien, nyeri bagian perut pada 62 pasien, dehidrasi pada 51 pasien, dan pendarahan dialami 15 pasien.

Selain itu 71 pasien mengeluhkan anuria atau kondisi ginjal tidak produksi urine, dan sebanyak 40 pasien mengeluh oliguria atau volume urine menurun.

Dorong Cari Unsur Pidana

Menteri PMK Muhadjir Effendi meminta agar kasus tersebut ditindaklanjuti oleh kepolisian, dengan mencari unsur pidananya.

"Pengusutan terbilang penting untuk memastikan ada tidaknya tindak pidana di balik kasus," kata Muhadjir dalam keterangan tertulis yang diterima CNN Indonesia, dikutip Sabtu 22 Oktober 2022.

"Di samping itu, angka kejadian GGAPA dianggap sudah mengancam upaya pembangunan SDM khususnya perlindungan terhadap anak," imbuhnya sesuai Rapat Koordinasi dengan Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada Jumat, 21 Oktober 2022.

Temuan Kemenkes

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan jika pasien GGAPA mengalami perburukan yang cepat dalam pengamatan di rumah sakit. Sehingga sebanyak 55 persen pasien meninggal.

Pemerintah kemudian memeriksa riwayat 156 pasien gagal ginjal dan menemukan 102 obat yang pernah dikonsumsi. Kini daftar itu sedang diberikan kepada BPOM untuk diteliti.

Kemenkes juga memakai pencegahan melarang konsumsi obat sirop untuk pasien.

Selain itu, kemenkes juga melihat perbaikan kondisi setelah menggunakan obat antidotum dari Singapura, yakni Fomepizola. Sebanyak 10 pasien yang mengonsumsi obat ini, beberapa di antaranya mengalami perbaikan. Pihaknya pun berencana mendatangkan obat lebih banyak.

Kondisi pasien kan biasanya memburuk, ini sebagian membaik, sebagian stabil. Kami jadi merasa percaya diri obat ini efektif. Karena efektif, pemerintah Indonesia sedang mendatangkan lebih banyak lagi," katanya.