Mohon Jawaban Menko Pol, Budi Gunawan!
Sungguh tragis, Joko Widodo, Presiden ke-7 RI, bapak dari ‘Wapres’ RI, Gibran Rakabuming Raka, masuk dalam list enam finalis Pemimpin Dunia Terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Peroject (OCCRP). Musibah nasional yang sangat mencoreng wajah negara dan bangsa Indonesia ini, langsung mendapat tanggapan dari Menteri Koordinator Politik, Jenderal Purnawirawan POLRI, Budi Gunawan (BG).
Dengan wajah bersungut-sungut, selaku Menteri Kordinator Politik (Menkopol), BG menghimbau agar masyarakat tak terpancing larut dalam suasana yang menebar aura negatif, penuh rekayasa, dan fitnah ini. Jangan terprovokasi oleh politik OCCRP yang sangat tak berdasar, tendensius, tanpa bukti menetapkan Jokowi sebagai salah satu Pemimpin terkorup dunia. Menurut BG, para mantan Presiden adalah putra-putri terbaik yang dimiliki negeri ini, disamping tentunya sosok pemimpin pilihan rakyat. Kita wajib menjaga marwah dan kehormatannya. Begitu pernyataan dan ajakan BG menutup akhir tahun 2024, menyambut Tahun Baru 2025.
Himbauan dan pernyataan BG ini, sangat menarik, tapi sekaligus sangat memilukan. Dalam kaitan ini, pernyataan, sikap, dan tampilan BG sebagai Menkopol, adalah sosok pejabat negara yang telah menjalankan fungsi jabatannya dengan baik. Namun di sisi lain, pernyataan dan himbauannya terdengar sangat memilukan. Para pegiat anti korupsi, aktivis demokrasi dan kemanusiaan, mengomentarinya cukup dengan hanya satu kalimat dalam idiom bahasa Inggris…Look Who is talking…? Siapa sih yang ngomong itu???!
Para aktivis menganggap himbauan Pak Menkopol ini, bak sebuah adegan satire dalam sebuah panggung teater. Sang lakon yang tuna netra, buta warna dan buta sepenuhnya, bersikeras menyatakan betapa indahnya warna pelangi di sore hari saat ia menatapnya, muncul di ujung barat cakrawala. Semua khalayak yang mendengar terhenyak diam. Si Buta bercerita tentang dunia warna. Luarbiasa, sungguh memilukan. Begitulah kira-kira para aktivis menilai BG beraksi di atas panggung politik nasional, berperan sebagai lakon Si Buta yang bicara soal dunia warna. Mengharukan.
Para pengamat, pegiat anti korupsi, aktivis pro demokrasi dan kemanusiaan yang selama 5 tahun terakhir intens mencatat segala perbuatan Jokowi dalam kerjanya sebagai Presiden, sangat sulit harus menerima ujar Jenderal BG tentang Jokowi. BG bicara tentang Jokowi yang serba hebat, banyak jasanya, harus dihormati, dan wajib dijaga marwahnya. Seakan BG lupa bahwa publik mencatat, selama hampir sepuluh tahun BG menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), kepalanya intel negara. Publik pun tahu, ia dikenal sangat akrab dan bahkan seperti sudah menjadi bagian dari keluarga besar Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Sangat memilukan bila BG absen catatan dan pengetahuan tentang apa yang selama ini dipergunjingkan para pegiat anti korupsi, aktivis kemanusiaan dan demokrasi seputar perilaku menyimpang Jokowi sebagai pucuk pimpinan tertinggi penyelenggara negara di Republik ini.
Begitu pun juga aneh jika BG bersuara seolah seperti tak mengetahui bahwa Hasto, Sekjen PDIP, dan Megawati Ketua Umum PDIP, tengah berada dalam suasana batin yang sangat kelam. Seorang Jokowi yang dari sejak sosok bayi dibesarkan dan diberi sandang papan sangat istimewa dengan penuh kasih sayang, setelah besar dan merasa kuat, begitu tega menusuk sang ibu yang membesarkannya, dari belakang! BG pun pasti sangat tahu, bagaimana Jokowi bersama Partai Coklat telah berkonspirasi menghabisi apa pun yang berbau PDIP; sejak masa Pilpres berikut kasus MK-Gibran, hingga Pilkada berikut kasus Kaesang Cagub gagal Jawa Tengah, dan berbagai kasus lainnya. Semua ini, merupakan salah satu bentuk Power abuse-Power corrupt yang digunakan OCCRP sebagai salah satu kriteria penilaian seorang Jokowi hingga layak masuk dalam daftar nama para pemimpin terkorup dunia.
Ok lah, pertanyaan yang tersisa…bener nih Pak Menkopol, Anda mau agar mantan Presiden yang satu ini dijaga marwah dan kehormatannya? Anda mau sungguh-sungguh berusaha agar nama Jokowi bersih dari pencemaran dan pembusukan yang menurut Anda sengaja dilakukan OCCRP? Kalau Anda memang bersungguh-sungguh bertekad membuka terang masalah yang melilit Jokowi dan keluarganya…; mengapa harus muter-muter kesana kemari? Langsung saja, minta izin dari Jokowi sebagai yang terperkarakan, lalu tuntut OCCRP. Tugaskan Jaksa Agung atas nama negara menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan. Tak usah menunggu berlama-lama, segera layangkan tuntutan ke lembaga peradilan yang berwenang menangani kasus ini, di wilayah hukum negara tertentu tentunya. Namun Pak Menkopol untuk maju ke gelanggang internasional (International Court), haruslah dengan penuh keyakinan bahwa tuntutan Anda pasti menang! Kalau ragu, jangan! Hanya akan menambah wajah bangsa dan negara kita semakin buruk tercoreng areng hitam peradaban.
Lebih baik, ngoprek-ngoprek dulu sajalah berbagai kasus yang melibatkan sejumlah tuntutan para aktivis atas perbuatan tercela, pelanggaran hukum yang diduga keras dilakukan Jokowi dan keluarga. Sebagai informasi, mungkin sebagai Kepala BIN belum tahu (??????), tolonglah luangkan waktu untuk tahu. Sudah banyak kok aduan dibawa ke KPK oleh para aktivis yang memperkarakan sejumlah kasus pelanggaran hukum yang diduga berat telah dilakuksn oleh Jokowi dan keluarga. Kerja ini pasti akan jauh lebih mudah untuk Pak Menkopol lakukan. Bisa dilakukan segera, karena dikerjakan di wilayah hukum NKRI yang menjadi domain penugasan Anda sebagai Menkopol. Di sini, kewenangan Bapak untuk membuka kasus serapet apapun disembunyikan atau sedang di peti-es kan, sangat mudah, sangat bisa, dan sangat mungkin untuk dibongkar diangkat ke permukaan meja kehidupan bangsa dan negara.
Untuk memperlancar niat mulia Bapak Menkopol, kawan-kawan saya seperti: Anthony Budiawan, Abraham Samad, Roy Suryo, Said Didu dan masih banyak lagi yang lain siap membantu Anda membuka ‘kotak busuk’ yang menyimpan sejumlah perilaku Jokowi dan keluarga. Mereka siap membantu dalam bentuk menyiapkan tuntutan atas perbuatan jahat, pelanggaran hukum yang diduga keras telah dilakukan Jokowi dan keluarga. Mulai dari kasus penggebirian KPK; Perpu lampu hijau buat Omnibus Law; Kasus Kereta cepat; Sejumlah kasus infrastruktur rawan korupsi; kasus Fufufafa Gibran, Paman Usman dan MK; kasus nikel tambang Medan Bobby sang mantu; kasus Partai Coklat atas penyalahgunaan kekuasaan; kasus IKN, Ibu Kota yang terancam mangkrak; dan yang terhangat penerbitan PSN PIK-2 jelang dekat saat lengser, dan lain-lain, masih ada lagi!
Maukah Pak Menko bersungguh-sungguh menuntaskan semua ini? Kami tunggu jawaban Anda! Dan satu lagi Pak BG; yang paling penting itu menjaga marwah dan kehormatan bangsa dan negara Indonesia sebagai negara bangsa pejuang, negara hukum, dan negara demokrasi. Bukan negara para koruptor dengan mantan Presidennya yang dinobatkan sebagai enam pemimpin terkorup didunia! Perlukah dijaga marwahnya?
Mohon jawaban Mas BG, teriring salam hangat dari saya, masih Erros Djarot! (Tulisan ini sepenuhnya dikutip dari Watyutink.com)
*Erros Djarot, Budayawan.