Moeldoko: Rektor Asing Dimulai dari Universitas Swasta
Pemerintah Indonesia akan segera merealisasikan kebijakan terkait rektor asing akan memimpin Universitas dan Perguruan Tinggi di Indonesia. Hal itu disampaikan langsung oleh Kepala Staff Kepresidenan, Moeldoko.
Moeldoko mengatakan, kebijakan rektor asing memimpin universitas dan perguruan tinggi (PT) akan diterapkan dan diujicoba terlebih dahulu pada Universitas dan Perguruan Tinggi swasta. Namun ia tak menjelaskan alasan di balik pemilihan universitas swasta sebagai lahan uji coba.
“Saya sudah diskusi dengan Pak Menristekdikti. Nanti kebijakan ini akan diawali oleh perguruan tinggi swasta. Dicoba dulu, secepatnya ya. Biar tujuan kita cepat terealisasi,” ujarnya.
Seperti diketahui, Kemenristekdikti berencana menggunakan rektor asing untuk memimpin perguruan tinggi di Indonesia baik swasta maupun negeri. Bahkan pihak Kemenristekdikti mencanangkan pada tahun 2020, sudah ada PTN yang dipimpin oleh rektor asing.
Menurut Menteri Ristekdikti, Muhammad Nasir, keputusan ini semata-mata untuk memperbaiki sistem pendidikan tinggi di Indonesia dan meningkatkan ranking perguruan tinggi Indonesia agar bisa bersaing dengan seluruh dunia.
Selain untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem pendidikan tinggi di Indonesia, menurut Moeldoko, kebijakan tersebut juga untuk membangun iklim kompetitif di lingkungan perguruan tinggi.
Menurutnya, Pemerintah Indonesia ingin membangun competitiveness di dunia pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Ia berharap masyarakat tak hanya melihat dari satu sisi saja, apalagi terpaku dengan kata-kata asing.
“Jangan dilihat asingnya saja. Tetapi kalau kita ingin membangun kompetisi yang baik dengan hasil baik, perlu ada challenging, perlu ada tantangan,” ujar Moeldoko.
Meski begitu, ia paham bahwa keputusan rektor asing masih menjadi polemik di tingkat atas hingga ke mahasiswa. Masih banyak pro kontra terkait keputusan itu. Maka dari itu, menurutnya pemerintah akan mendengarkan masukan dan kritik dari para rektor universitas di Indonesia. Khususnya yang menolak aturan dan kebijakan tersebut.
“Kita tetap dengarkan aspirasi teman-teman rektor. Tapi yang pasti, Pak Presiden Jokowi itu ingin membangun iklim kompetitif yang baik,” pungkas Moeldoko.