Mitigasi Banjir, Bupati Banyuwangi Cek Dataran Tinggi Berpotensi Picu Banjir
Memasuki musim hujan, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, bersama sejumlah kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) mengecek beberapa lokasi di kawasan dataran tinggi yang berpotensi bisa menyebabkan banjir di hilir, Rabu, 18 Desember 2024. Pengecekan ini dilakukan sebagai langkah mitigasi mengantisipasi terjadinya banjir khususnya di wilayah kota Banyuwangi.
Ada tiga titik yang dicek. Pertama, kawasan hutan Gunung Merapi Ungup-ungup yang menjadi jalur tower listrik pembangkit listrik gheothermal PT. Medco. Di mana sepanjang jalur tower dilakukan penebangan pepohonan. Berikutnya adalah kawasan Perkebunan Lidjen dan Perkebunan Kalibendo.
“Tiga tempat ini menjadi perhatian kami, karena sudah masuk musim hujan dan kita harus lakukan mitigasi pencegahan bencana terutama banjir,” jelas Ipuk.
Dalam pengecekan, hadir juga perwakilan dari Medco dan Perhutani. Ipuk meminta kayu yang ditebang bisa dibersihkan sehingga tidak sampai menggangu aliran sungai apalagi terbawa air saat terjadi hujan lebat.
“Tadi sudah ada evaluasi, Medco siap untuk menindak lanjuti bersama dengan Perhutani,” jelasnya.
Untuk di kawasan Perkebunan Lidjen, menurut Ipuk, tidak ada perubahan Komposisi tanaman. Die menyebut, yang menjadi pekerjaan rumah adalah yang di kawasan Perkebunan Kalbendo. Menurutnya, di kawasan perkebunan tersebut ada pembukaan lahan dan perubahan fungsi lahan tanaman juga.
Ipuk menegaskan, dirinya akan meminta Dinas Pertanian dan Pangan Banyuwangi, Dinas lingkungan Hidup untuk memetakan hal ini. Menurutnya, pembukaan lahan dan pergantian jenis tanaman ini sudah terlihat dampaknya. Saat hujan, kata Dia, air sungai di sekitar Desa Kampunganyar keruh.
“Itu menandakan bahwa ada sedimen tanah yang terbawa dan berarti di atas fungsi penahan tanah tiidak berjalan,” katanya.
Menurutnya, pembukaan lahan dan pergantian jenis tanaman keras di kawasan perkebunan Lidjen ini dilakukan tanpa izin dari Pemkab Banyuwangi. Dia menyebut, Pemkab melalui Dinas Pertanian dan Pangan telah memberikan teguran pada pihak perusahaan pengelola perkebunan tersebut.
“Kami perlu mengingatkan perusahaan untuk mengikuti arahan dari regulasi yang ada. Dan terutama pembukaan lahan dan perubahan komoditas tanaman. Sudah ada teguran dari Dinas Pertanian tapi memang belum ada klarifikasi dan tindak lanjut,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Administratur Perhutani Banyuwangi Barat, Muhlisin, mengatakan, kewenangan pada lokasi pengelolaan kawasan hutan (PKH) mutalk 100 persen ada pada Medco selaku pemegang izin proyek strategis nasional. Sejak awal pembukaan lahan ini dilakukan, Perhutani telah merekomendasikan kayu yang ada di hutan produksi itu dikeluarkan agar tidak memicu masalah lingkungan maupun sosial.
“Kuatir terkumpul memicu, menyumbat aliran sungai dan dan berisiko banjir. Alhadulillah masukan kami diterima. Karena fungsi kami memberikan masukan,” katanya.
Dia menyebut, total lahan Perhutani yang masuk PKH kurang lebih 32,5 yang terdiri dari kawasan hutan lindung dan hutan produksi. Dari jumlah itu sebagian besar yang menjadi jalur pendirian tower listrik berada di kawasan hutan lindung.
Dia menyebut, kayu tebangan di kawasan hutan produksi 95 persen sudah dilakukan dan sudah keluar. Untuk yang berada di kawasan hutan lindung, menurutnya kayu tidak boleh dimanfaatkan. Sehingga perlu dilakukan langkah strategis oleh Medco untuk mencegah agar kayu tersebut tidak menutup saluran air sehingga memicu banjir pada kawasan hilir.
Dia menegaskan, dilihat dari tampilan peta, di kawasan yang dilalui tower tidak ada jalur sungai besar. Yang ada hanya run off parit-parit kecil. Tapi, lanjutnya, sebagai bentuk mitigasi medco harus melakukan merapikan kayu yang ada pada hutan lindung. Tapi tidak untuk dikeluarkan dari lokasi hutan lindung atau mengikuti regulasi yang ada dari kementerian LLHK.
“Tidak diambil tapi kayu tersebut disishkan untuk tidak dilokasi cerukan-cerukan atau istilahnya ditimbun agar membusuk dan menjadi pupuk bagi hutan sendiri. Agar tidak menimbulkan, memicu aliran permukaan air. Medco sudah melakukan langkah itu,” ujarnya.