Minim Dukungan Pemkab, Pariwisata Jember Dikritik Jalan di Tempat

Sektor pariwisata di Kabupaten Jember hingga saat ini tidak ada perkembangan, bahkan terkesan jalan di tempat. Hal itu terjadi karena kurangnya dukungan dari Pemerintah Kabupaten Jember. Kritik itu disampaikan Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jember Teguh Suprajitno, Rabu, 3 Agustus 2022.

Menurut Teguh, potensi pariwisata sejak dulu hingga sekarang belum dikelola dengan baik. Karena itu, pada era Bupati Faida, PHRI bersama asosiasi lainnya merekomendasikan membentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Namun usulan itu ditolak bupati tanpa diketahui alasannya. Selanjutnya, era Bupati Jember Hendy Siswanto mengajukan lagi pembentukan BPPD. Akhirnya BPPD Jember terbentuk pada bulan April 2022 lalu.

BPPD dibentuk dengan melibatkan beberapa asosiasi dan lembaga yang dinilai bisa menjual Jember. Termasuk lembaga pendidikan. Pasca dibentuk, kerja BPPD hingga saat ini belum terlihat. Karena memang belum mendapat SK dari bupati.

“Sampai saat ini belum ada tindak lanjut BPPD. Tidak tahu apakah karena bupati tidak merespons atau dinas pariwisata yang tidak bergerak,” tambah Teguh.

Tidak adanya respons terkait keberadaan BPPD, dinilai sebagai bentuk kurangnya sinergi Pemkab Jember terhadap pelaku wisata di Kabupaten Jember.

Karena kurang sinergi tersebut, menyebabkan arah pariwisata di Jember tidak jelas. Sehingga beberapa destinasi wisata di Jember banyak yang tidak dikelola dengan baik.

“Contohnya wisata Rembangan. Tidak dimaksimalkan. Buah naga dan susu Rembangan tidak dikembangkan. Selama pengelolaannya seperti ini, akan tetap seperti itu,” jelas Teguh.

Selain itu, pariwisata Jember tidak berkembang karena persoalan biaya yang harus dikeluarkan wisatawan. Wisatawan pikir-pikir mau ke Jember karena harga tiket yang dinilai mahal.

Salah satunya wisata Pantai Papuma dan Watu Ulo. Destinasi wisata itu sudah sejak lama dikeluhkan warga karena harga tiket yang mahal.

Kunjungan wisatawan ke Jember berpengaruh terhadap sektor pariwisata lainnya, seperti perhotelan. Meskipun kasus covid-19 di Jember sudah melandai, namun tingkat hunian hotel di Jember masih rendah.

Tingkat hunian di bulan Juli masih rendah. Itu pun sudah dibantu dengan adanya Even Porprov VII Jatim. “Tingkat hunian hotel masih berada di 30-40 persen di bulan Juli. Semoga bulan Agustus ini bisa meningkat,” harap Teguh.

Buruknya pengelolaan pariwisata Jember menyebabkan beberapa potensi tidak maksimal. Kabupaten Jember memiliki lima Bioskop, namun tidak banyak orang luar yang datang ke Jember untuk menonton Bioskop.

Jember Tak Punya Kalender Wisata

Meski memiliki potensi wisata yang cukup banyak, namun hingga saat ini Jember belum memiliki kalender wisata. “Jember belum memiliki kalender wisata. Sudah pernah kami menyodorkan tapi sampai sekarang tidak muncul. Yang muncul malah kalender kunjungan bupati selama satu tahun,” jelas Teguh.

Karena tidak ada kalender wisata, even di Jember sering benturan dengan even lainnya. Salah satu contoh even egrang yang berbenturan dengan even gerak jalan Tanggul-Jember (Tajem).

Selama tahun 2022, kalender wisata Jember hanya ada untuk bulan Agustus. Sementara di bulan-bulan lainnya tidak diketahui akan ada even apa saja.

“Seperti Banyuwangi dalam setahun sudah kelihatan. Bulan ini ada even apa dan bulan depan ada even apa. Kalau di Jember penataan jadwalnya tidak jelas. Kalender ini harus dikeluarkan apa pun bentuknya, biar jelas,” lanjut Teguh.

Selain itu, Teguh menyarankan agar Pemkab Jember gencar melakukan promosi pariwisata Jember. Pemkab bisa mengembalikan pendapatan pajak dari perhotelan untuk kegiatan promosi.

"Kami selama ini kan menyetor pajak. Pajak itu bisa dikembalikan lagi dalam bentuk kegiatan promosi wisata," pungkas Teguh.