Menteri PUPR: Bagian Belanja Barang Rentan Godaan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimulyono mengatakan, sudah berulangkali mengingatkan anak buahnya jangan bermain- main anggaran.

"Mengelola anggaran itu penuh godaan, kalau tidak dibentengi dengan iman yang kuat, bisa kepleset dan jatuh. Contohnya sudah banyak,  seharusnya kejadian itu bisa dipetik sebagai pelajaran agar selamat," kata Menteri PU.

Menteri  yang merangkap sebagai drumer grup band  'Elek yo Band' yang beranggotakan beberapa Menteri kabinet kerja Joko Widodo Jusuf Kalla, menjelasan terbongkarnya dugaan korupsi di Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang sedang didalami Komisi Pembertasan Korupsi (KPK), menunjukkan bahwa sepandai-pandainya orang menyembunyikan keburukannya, cepat atau lambat pasti terbongkar.

Menurut Basuki titik yang paling rawan dengan godaan dalam mengelola anggaran adalah bagian belanja barang dan penandatangan konsep kerja.

Ditanya soal sanksi terhadap anak buahnya yang terjaring OTT KPK, Menteri Basuki mengatakan belum tahu. Menunggu hasil pemeriksaan yang sedang berjalan.

"Saya akan menyerahkan sepenuhnya  kasus dugaan korupsi di Ditjen Cipta Karya kepada KPK, saya tidak akan campur," kata Menteri PUPR ketika dihubungi ngopibareng, Sabtu 29 Desember 2018.

Sebelumnya diberitakan KPK kembali melancarkan operasi tangkap tangan (OTT). Sekarang giliran pejabat di Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang apes. KPK hingga Jumat 28 Desembet 2019  pukul 23.30 WIB, masih mendalami kertelibatan pejabat Kementerian PUPR dalam kasus korupsi. Karena masih dalam pemeriksaan KPK belum menyebut siapa saja yang terlibat.

 Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan dikonfirmasi melalui WA nya membenarkan KPK Jumat sore melancarkan operasi tangkap tangan di KeMenterian PUPR. Ada beberapa orang yang dibawa ke Kantor KPK berikut barang bukti berupa ratusan juta rupiah dan dolar dalam kardus yang belum belum dihitung. Hasil OTT rencananya akan diumumksn hari ini di Kantor KPK di Jalan Kuningan Persada.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimulyono, dalam jumpa pers di kantornya Jumat malam 28 Desember 2018 mengatakan, pejabat Ditjen Cipta Karya KeMenterian PUPR yang melakukan korupsi adalah termasuk pengkhianat.

Menteri menilai begitu, karena di saat kementerian yang dipimpinnya tengah melaksanakan tugas negara untuk membangun infrastruktur, yang bersangkutan justru memanfaatkan momen itu dengan melakukan  kejahatan untuk memperkaya diri sendiri.

" Saya menyesal dan kecewa atas kejadian ini," kata Menteri penggemar lagu lagu Koes Plus tersebut.

Waktu memberi keterangan pers, Basuki Hadimulyono baru tiba dari luar kota. Ia diberi tahu kejadian ini setibanya di Bandara Soekarno Hatta Cengkareng. Sehingga belum mengetahui nama pejabat di lingkungan kementeriannya yang ikut ditangkap KPK. "Saya bukan nutup-nutupi, tapi  saya benar benar tidak tahu, kita tunggu hasil dari KPK," kata Menteri PU.

Berdasarkan laporan yang dia terima,  yang terjaring OTT KPK adalah pejabat Ditjen Ciptakara, yang bergerak di bidang pengadaan air bersih. Pejabat tersebut ditangkap di Kantor Ditjen Cipta Karya, di daerah Pejompongan Jakarta Pusat, tidak di Kantor Kementerian PUPR di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (asm)