Menteri PUPR Gandeng Korsel Perkuat Pengembangan Infrastruktur

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pertemuannya dengan Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transport (MoLIT) Korsel Kim Hyun Mee, mengusulkan perluasan lingkup kerjasama yakni perencanaan dan pengelolaan keselamatan publik, pengembangan infrastruktur cerdas untuk kotabaru, serta pengembangan intelligent transport system (ITS).

"Kami menyambut baik penawaran dari MoLIT untuk pembaharuan MoU mengenai kerjasama pengelolaan keselamatan publik yang berakhir pada 13 April 2019 lalu, khususnya di bidang keselamatan jembatan. Kami juga mengusulkan perluasan kerjasama juga mencakup perencanaan dan implementasi pengembangan infrastruktur kota baru berbasis konsep kota cerdas-berkelanjutan dan pengembangan Intelligent Transport System (ITS)," ujar Basuki, Jumat, 28 Juni 2019.

Pertemuan dengan Kim Hyun Mee menjadi agenda hari kedua kunjungan Menteri Basuki di Kota Seoul, Korea Selatan setelah kemarin menghadiri Special Bureau Meeting Asia Water Council, penandatanganan MoU antara Perum Jasa Tirta (PJT) 2 dan K-Water, dan pertemuan dengan Presiden Korea International Cooperation Agency (KOICA) Lee Mi Kyung.

Topik bahasan lainnya adalah mengenai perpanjangan nota kesepahaman kerjasama di bidang Sumber Daya Air (SDA), jalan dan kota cerdas yang akan berakhir pada Oktober 2019.

Melalui kerjasama ini, Indonesia mendapatkan kesempatan untuk saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dengan Korsel dalam pengembangan kota cerdas.

Sementara dalam bidang Sumber Daya Air, kedua negara juga terlibat dalam kerjasama sejumlah proyek infrastruktur diantaranya pembangunan Bendungan Karian di Banten, serta dukungan 2 ahli bendungan Korea Selatan untuk mensupervisi dan memberikan masukan dalam proses pembangunan 49 bendungan baru di Indonesia.

"Kami juga berharap kerjasama ini bisa terus dilanjutkan dan diperluas. Hal lainnya yang dapat kita pelajari yakni langkah-langkah Pemerintah Korsel dalam perencanaan, desain dan implementasi untuk pengembangan infrastruktur Kotabaru Sejong yang akan menjadi pusat pemerintahan baru dengan melibatkan Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) Korea Land & Housing. Tentunya bisa menjadi referensi bagi Indonesia yang juga sedang merencanakan pemindahan Ibukota," kata Basuki.

Pemerintah Korsel mempersiapkan Sejong sebagai kota cerdas dengan teknologi tinggi. Disamping itu tempat tinggal warga kota juga didesain tidak jauh dari tempat kerja sehingga mobilitas orang dapat dikurangi. Kantor-kantor pemerintahan seperti Kantor Perdana Menteri dan Kementerian telah pindah ke Sejong.

Kementerian PUPR juga menggandeng MoLIT melalui Korean Foundation dalam pengembangan kompetensi SDM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yakni program pengembangan SDM untuk pembangunan kota dan rumah berkelanjutan. 

Sedangkan kerjasama dalam bidang jalan adalah pengembangan Intelligent Transport System (ITS) di Indonesia untuk mendukung rencana pemerintah menerapkan sistem pembayaran tol tanpa henti atau Multi Lane Free Flow (MLFF) pada tahun 2020 mendatang.

Turut mendampingi Menteri Basuki yakni Dirjen SDA Hari Suprayogi, Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Ekonomi dan Investasi M. Zainal Fatah, Presiden Network of Asian River Basin Organization (NARBO) Imam Santoso, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja.