Menteri PUPR Bantah Pengerjaan Proyek Negara Dikuasai BUMN

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono, di Jakarta, Senin, mengatakan kontraktor swasta terlibat lebih dari 70 persen pengerjaan proyek strategis nasional (PSN), khususnya untuk pembangunan infrastuktur jalan dan jembatan.

Dia membantah pernyataan Badan Pimpinan Pusat (BPP) Gabungan Pelaksanan Konstruksi Indonesia (Gapensi) yang menyebut porsi swasta hanya 1 persen dari seluruh pekerjaan proyek strategis nasional.

“Tidak, kalau di PU pasti tidak betul itu. Kalau saya kasih datanya pasti kaget. Banyak sekali, ada lebih dari 70 persen kalau di (pembangunan) jalan,” kata dia, usai dipanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Selain pembangunan jalan dan jembatan, Hadimulyono mengatakan, proyek penyediaan air juga dikerjakan swasta.

“Kecuali bendungan ya, bendungan itu tidak ada swasta yang bisa berdiri sendiri sesuai aturan LKPP dan Perpres. Tapi kalau nanti delapan bendungan selesai tahun 2018 ini, kan semua kerja sama operasi (KSO) semua itu, BUMN dengan swasta,” jelasnya.

Setelah pengerjaan bendungan selesai, maka kemudian pengoperasiannya bisa dikerjakan perusahaan swasta sendiri.

“Sampai sekarang belum ada yang bisa berdiri sendiri, PT Adhi Karya saja tidak bisa berdiri sendiri untuk bendungan karena pengalamannya belum ada. Perhatikan itu di bendungan, PT Adhi Karya KSO dengan BUMN lain, padahal sudah saya larang tapi karena dia punya kemampuan dasar sendiri selama ya tidak bisa ‘bidding’ sendiri,” katanya.

Untuk proyek pembangunan jalan dan jembatan, meskipun bernilai lebih dari Rp100 miliar, peran BUMN sangat kecil sehingga banyak didominasi perusahaan swasta.

“Dari semua pekerjaan di Bina Marga itu, BUMN sangat kecil. Di pembangunan jalan dan jembatan, BUMN sangat kecil (yang mengerjakan),” kata Hadimulyono.

Sebelumnya, Senin pagi, perwakilan pengurus Badan Pimpinan Pusat Gapensi menemui Wakil Presiden, Jusuf Kalla, untuk menyampaikan keluhan terkait minimnya keterlibatan kontraktor swasta dalam pembangunan infrastruktur.

Sekretaris Jenderal BPP Gapensi, Andi Rukman, mengatakan keterlibatan perusahaan swasta dalam pembangunan proyek strategi nasional hanya satu persen saja.

“Ada 147.000 pelaku konstruksi ada pada posisi satu persen saja itu pengusaha swasta yang besar. Cobalah itu dimanfaatkan benar-benar untuk bisa bergabung dengan (proyek) BUMN itu,” kata dia sesudah bertemu Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Senin.

Dia mengeluhkan dari total nilai proyek pembangunan infrastruktur nasional hampir Rp6.000 triliun itu, semuanya dimonopoli  BUMN.

“Hampir Rp6.000 triliun di 16 proyek strategis nasional, itu kan proyek besar semua, dan itu semua dikerjakan oleh BUMN. Penugasan semua, pekerjaan tol Lampung-Aceh itu (nilainya) puluhan triliun, itu BUMN juga yang disuruh cari duit,” ujar dia. (ant)