Menkumham Dorong Masyarakat Akses Keadilan Hukum Melalui OBH

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly berharap seluruh kepala daerah bersama camat, lurah dan kepala desa untuk serius menangani kesadaran hukum masyarakatnya. Salah satunya dengan melakukan program-program penyadaran hukum masyarakat.

"Juga melakukan pendampingan kepada masyarakat, bagi orang yang bermasalah. Kita juga dari Kementerian hukum dan HAM punya tenaga-tenaga untuk mendampingi," katanya saat menghadiri pemberian penghargaan Anubhawa Sasana 2018 desa/kelurahan sadar hukum di Malang, Rabu 21 November 2018.

Yasonna menambahkan untuk pendampingan akses keadilan atau access to justice, pihaknya bekerjasama dengan beberapa organisasi bantuan hukum (OBH). Pendampingan tersebut ditujukan untuk orang-orang yang tidak mampu.

"Untuk melindungi dan membantu mereka. Tetapi yang paling penting adalah program penyadaran hukum masyarakat. Kalau masyarakatnya sudah sadar hukum dan taat terhadap peraturan, niscaya pelanggaran-pelanggaran hukum akan sangat jauh berkurang," ujarnya.

Dalam acara ini, Menkumham memberikan penghargaan Anubhawa Sasana 2018 desa/kelurahan sadar hukum. Penghargaan itu diberikan kepada sebanyak 112 desa/kelurahan dari 72 kecamatan dan 27 kabupaten/kota di Jawa Timur.

"Memang indikator yang kita gunakan ini kan sudah kita ketatkan walaupun setiap tahun nanti akan terus kita evaluasi. Kita harapkan desa-desa yang sekarang sudah memenuhi kriteria sadar hukum tahun depan di evaluasi lagi. Tidak berarti sudah sadar hukum ya selamanya, tidak. Tetapi harus ada upaya terus menerus untuk meningkatkan program kesadaran hukum masyarakat," pungkasnya. (umr)