Menkominfo Budi Kini Dituntut Mundur Anonymous, Pernah Terjadi Akibat Peretasan PDN
Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi sedang viral lantaran tuntutan mundur dari akun Anonymous di Twitter atau X. Tuntutan tersebut juga sempat gencar disampaikan aktivis ketika terjadi peretasan atas Pusat Data Nasional (PDN), Juni lalu.
Tuntutan Mundur Menkominfo
Akun Anonymous Indonesia menuntut Menkominfo Budi Arie Setiadi untuk segera mundur dari jabatannya. Tuntutan itu disampaikan oleh akun Anonymous di Twitter, sejak Rabu 18 September 2024 lalu.
Anonymous menuntut agar Menteri Budi mundur, sambil membocorkan data pribadi yang diklaim sebagai milik Budi.
Akun itu juga mengancam akan membocorkan data tindakan buruk lain yang disebut dilakukan Menkominfo Budi, jika ia tidak segera mundur dari jabatannya, dilihat di Twitter atau X pada Kamis 19 September 2024.
Peretasan PDN
Tuntutan mundur yang ditujukan untuk Menkominfo Budi Arie Setiadi bukan yang pertama kali. Ia juga banyak menerima protes dan tuntutan mundur dari aktivis, pada Juni lalu.
Sebabnya Pusat Data Nasional (PDN) sempat lumpuh akibat diretas pada Juni lalu. Dampaknya, data milik 282 lembaga termasuk kementerian pemerintah, tidak bisa diakses dan disandera peretas.
Saat itu tim dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), BSSN, Polri dan juga Telkom selaku pihak pengelola PDN, sudah berupaya mengembalikan data-data tersebut. Meski akhirnya tak berhasil. Pemerintah pun mengaku gagal memulihkan data-data yang tersimpan di PDN.
Sejumlah tuntutan mundur ditujukan untuk Menteri Budi baik melalui aksi demonstrasi offlina, pun lewat petisi online. Salah satu petisi menuntut Menteri Budi mundur dibuat oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (Safenet). Lembaga itu menilai Kominfo dan Menkominfo bertanggungjawab atas berbagai serangan siber termasuk PDN. Sementara Menkominfo dinilai tidak memiliki wawasan terkait persoalan keamanan siber.
Sementara, Budi Arie menyebut tidak ada indikasi kebocoran data imbas gangguan serangan siber terhadap PDNS. Dalam pertemuan dengan DPR pada Kamis 27 Juni 2024, ia juga menyebut jika pihaknya masih berupaya memulihkan data dan ditargetkan tuntas Agustus 2024.