Menko PMK Beri Santunan ke Keluarga Korban Tragedi Kanjuruhan

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy berkunjung ke Probolinggo, Jawa Timur, Minggu, 9 Oktober 2022. Selain menghadiri resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah di Kecamatan Paiton, ia juga mengunjungi dua keluarga korban meninggal saat tragedi Kanjuruhan asal Probolinggo.

Bersama Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo dan Staf Khusus Kemenko PMK, Muhadjir Effendy menyerahkan santunan kepada keluarga almarhum Moh. Kindi Arumi dan almarhum Yanuari Dwi Bramastyo.

Di rumah almarhum Kindi, Desa/Kecamatan Kotaanyar, Kabupaten Probolinggo, mantan Mendiknas itu sempat berbincang-bincang dengan ibunda korban, Wana Wati. Wana menceritakan, anaknya berangkat untuk menonton laga Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan bersama teman-temanya.

Wana mengatakan, anaknya dikenal baik selama hidupnya. "Setiap mau berangkat sekolah, Kindi rajin membantu saya berjualan kerupuk, Pak. Anaknya memang sangat berbakti,” katanya.

Muhadjir Effendy pun mendoakan keluarga almarhum untuk tabah dan ikhlas menghadapi cobaan ini. Ia juga mendoakan almarhum. "Insya Allah almarhum husnul khotimah karena semasa hidup selalu berbakti kepada orang tua dan suka membantu sesama, kita doakan bersama," ujarnya.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu berjanji agar keluarga almarhum bisa mendapatkan program Program Keluarga Harapan (PKH). Ia berpesan kepada keluarga untuk menyekolahkan adik almarhum hingga pendidikan tinggi.

Sorot ‘Stunting’

Sementara itu, usai menghadiri resepsi Milad ke-113 Muhammadiyah di Kecamatan Paiton, Menko PMK menyoroti tingginya angka stunting di Kabupaten Probolinggo. Sebab jumlah anak yang pertumbuhan kerdil (stunting) di kabupaten ini mencapai 23,3 persen dari jumlah populasi balita. Artinya, terdapat dua dari 10 balita mengalami stunting.

Pemerintah sudah menargetkan, pada 2024 mendatang, angka stunting maksimal 14 persen dari total populasi balita. Karena itu, angka stunting yang ada di Probolinggo yang mencapai 23,3 persen harus segera diturunkan.

"Sudah ada Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Makanya baik pemerintah kota/kabupaten harus serius menangani stunting ini," kata Menko PMK.

Keseriusan menangani stunting, kata Muhadjir Effendy, juga harus didukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) daerah hingga dana desa (DD). "Pembiayaan untuk stunting ini secara gotong-royong, dari pusat sampai daerah,” katanya.

Muhadjir Effendy juga meminta, para kepala desa bisa membantu program penanganan stunting tersebut melalui DD. Bahkan, semua kepala desa harus mampu mendata jumlah balita dan ibu hamil di desanya masing-masing.

“Kami minta, kepala desa harus tahu persis jumlah warganya yang hamil, termasuk jumlah balitanya, agar pengalokasiannya sesuai," ujarnya.

Lebih dari itu, ia mengamini salah satu penyebab utama terjadinya stunting adalah kurangnya asupan gizi. Oleh sebab itu, ia meminta para ibu hamil dan ibu menyusui agar mencukup kebutuhan gizi bayinya.

Pencegahan stunting ini tidak mudah untuk dilakukan pemerintah saja. Diperlukan juga peran dari tokoh agama sangat dibutuhkan, mengingat kearifan lokal masyarakat Indonesia masih banyak yang lebih mematuhi ajakan tokoh agama daripada ajakan yang berasal dari sumber lainnya.

"Kami juga meminta kepada PDM, PCNU, termasuk MUI untuk membantu pemerintah dalam mencegah stunting ini," katanya.