Mendes Pastikan Anggaran Dana Desa dan Gaji Pendamping Desa Tak Terkena Efisiensi
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KemendesPDTT) mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menteri Desa, Yandri Susanto mengatakan, pihaknya sudah melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI terkait efisiensi anggaran. Di mana, beberapa yang diefisiensi terkait dengan anggaran perjalanan dinas, pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK), termasuk rapat luar dengan total efisiensi Rp 2,1 trilliun.
"Itu kita pangkas habis. Sehingga kami fokus kepada hal-hal yang produktif yang tidak memboroskan anggaran," ungkap Yandri di Surabaya, Kamis 13 Februari 2025.
"Jadi kami dukung 1.000 persen efisiensi anggaran, dan kami siap running melaksanakan kegiatan setelah efisiensi anggaran ini disahkan DPR," imbuhnya.
Terkait dana desa sendiri, ia menegaskan, tidak ada pemotongan. Sebab, anggaran tersebut sifatnya berdampak pada masyarakat.
"Tidak sama sekali, aman. Anggaran Rp71 trilliun tidak dipotong karena itu memang langsung menyasar ke desa untuk swasembada pangan, untuk kemiskinan ekstrem, desa bebas sampah dan sebagainya. Jadi yang Rp71 trilliun alhamdulillah tidak terjadi efisiensi," ujarnya.
Terkait tenaga honorer sendiri yang kini ramai di media daring, Yandri menyebut tidak ada pemangkasan. Bahkan, khusus gaji untuk pendamping desa semua aman.