Mendes PDTT Beri Jatah 2 Hektar Lahan Untuk Transmigran Jatim

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Transmigrasi (PDTT), Abdul Halim Iskandar secara resmi melepas 291 orang dari total 100 Kepala Keluarga (KK) transmigran Jawa Timur ke Kalimantan Utara. Pelepasan itu diselenggarakn secara langsung di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu 27 November 2019.

Dalam pelepasan itu, menteri yang akrab disapa Gus Halim itu mengatakan, jika para transmigran diberangkatkan menuju satuan permukiman 10.

Di sana, per satu KK akan mendapat jatah tanah 2 hektar dari Kemendes untuk membuat warga kota di Jatim mau mengikuti program ini.

"Ada jatah lahan 2 hektar. Satu hektar di lingkungan rumah dan lahan belakang untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, lahan pertanian masing-masing dapat 1 hektar," kata Gus Halim, usai melepas para transmigran.

Selain rumah, Gus Halim mengatakan jika ada fasilitas lain yang diberikan seperti rumah, alat-alat pertanian, jatah hidup. Belum lagi yang diberikan Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berupa benih dan genset.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, pada pelepasan transmigram hari ini ia melepas 291 warga yang terdiri dari 10 KK. Ia mengaku jika di sana sudah ada sektor 1-9 yang 90 persen penduduknya adalah warga Jawa Timur.

"Tentu kita berharap dengan distribusi penduduk. Kemudian, lahan yang lebih luas lagi dibanding yang ada di Jatim meningkatkan kesejahteraan mereka dan otomatis nilai agregratnya menjadi kesejahteraan kerja," ujarnya.

Bahkan, pada tanggal 12 Desember, kakak dari Abdul Muhaimin Iskandar itu mengaku akan datang meninjau langsung ke lokasi. Sekaligus menyerahkan 6 ribu sertifikat tanah kepada para transmigran.

"Jadi semua daerah transmigran itu sertifikasi yang sudah jadi kita serahkan, sehingga legalitas kepemilikan lahan sudah jadi dan tidak bisa diganggugugat oleh siapapun," pungkasnya.

Program ini sebelumnya telah dilakukan pemerintah dan mendapat apresiasi cukup baik dari warga. Walau sudah baik, Halim memastikan bahwa Kemendes bersama Pemprov tetap akan melakukan pemantauan secara rutin.