Mendagri Tjahjo Kumolo Pamit

Masa bakti Kabinet Kerja Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (JK) akan berakhir pada Oktober mendatang. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengucapkan pamit saat memberikan sambutan dalam pelantikan pejabat di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) di Kemendagri, Jakarta Pusat, pada Kamis 15 Agustus 2019.

Tjahjo Kumolo juga menyampaikan permohonan maaf atas sikap, pernyataan, dan kebijakan saat menjabat sebagai Mendagri. "Saya mohon maaf selama hampir 5 tahun kurang 1,5 bulan ini ada hal-hal yang kurang berkenan, berbagai sikap, pernyataan, kebijakan. Tentu ada kekhilafan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya," tutur Mendagri dalam sambutannya.

Pamitan ini disebut resmi oleh Tjahjo Kumolo. Dia memahami bahwa tugasnya akan selesai dua bulan lagi. "Ini pamitan saya resmi, mungkin tidak bisa bertemu karena akan selesainya tugas Kabinet Kerja. Untuk selanjutnya mari kita tunggu tanggal mainnya, bagaimana komposisi kabinet berikutnya," kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo mengaku siap ditugaskan di mana pun baik di pemerintahan maupun di luar pemerintahan, bahkan tidak ditugaskan. Pria kelahiran 1 Desember 1957 ini akan tetap loyal terhadap hak prerogatif presiden menentukan jajaran menteri untuk kabinetnya yang baru.

"Prinsip di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan, saya tetap membantu pemerintahan Pak Jokowi dan Kiai Maruf yang didukung penuh PDI Perjuangan," ucapnya.
Tjahjo Kumolo pun mengucapkan terima kasih kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan DKPP atas kerja sama selama lima tahun ini.

Terlebih, kata dia, selama lima tahun ini, hampir 3 tahun di antaranya waktu yang dilewati dihabiskan dengan Komisi II DPR. Mulai dari pansus menyusun UU Pemilu selama 2 tahun serta pilkada serentak yang berlangsung tiga kali. Termasuk juga sinergi antara pihaknya dan kepolisian, TNI, dan Gakumdu yang telah berjalan dengan baik.

"Saya kira prestasi kebersamaan untuk persiapan jangka pendek pilkada serentak 2020 dan 2024 sebagaimana ketentuan UU dan dalam rangka mempersiapkan pilpres dan pileg tahun 2024," tutur Tjahjo Kumolo.